Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan partainya merespons positif ajakan Partai Keadilan Sejahtera.

PKS berencana mengajak fraksi-fraksi lain di DPR untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait wakil presiden.

Hasto menyebut partainya membuka ruang untuk dialog saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat.

Sorotan Etika dan Konstitusi

Dalam kesempatan tersebut, Hasto menyinggung putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 yang mengubah syarat usia pencalonan.

Ia menilai proses di balik keputusan itu mengandung unsur penyalahgunaan kekuasaan serta pelanggaran etika.

Selain batas usia, ia juga menyinggung pemenuhan persyaratan pendidikan formal dalam pencalonan Gibran.

Menurut Hasto, Mahkamah Konstitusi tidak menemukan ijazah SMA atau sederajat yang dipersyaratkan oleh konstitusi.

Hal tersebut dinilai telah menyentuh aspek etika, moral, serta keteladanan seorang pejabat publik.

Partainya juga mengaku mendengarkan masukan dari sejumlah guru besar terkait persoalan etika ini.

Langkah Komunikasi PKS

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menyampaikan rencana membangun komunikasi dengan fraksi lain di parlemen.

Komunikasi ini bertujuan menjajaki pandangan dan sikap fraksi lain terkait dinamika yang terjadi.

Presiden PKS Al Muzammil Yusuf juga menilai putusan tersebut harus menjadi momentum evaluasi tata kelola sistem pemilu.

Ia menegaskan adanya masalah yang lebih besar terkait perlakuan tidak adil terhadap masyarakat dalam putusan itu.