Permintaan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa agar Indonesia keluar dari Board of Peace dinilai perlu dipertimbangkan secara serius.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyatakan pandangan lembaga dunia tersebut patut dicermati karena Indonesia berkomitmen pada Piagam PBB.

Keputusan akhir mengenai keanggotaan Indonesia berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

Kebijakan tersebut tetap harus berpijak pada kepentingan nasional serta prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Pemerintah sebelumnya menegaskan bahwa keikutsertaan dalam forum tersebut bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Namun, apabila forum itu tidak lagi sejalan, Presiden menyatakan siap menarik diri.

Komisi I DPR menyatakan dukungannya jika Indonesia harus keluar dari forum tersebut demi menjaga kepentingan nasional.

Evaluasi berkelanjutan akan terus dilakukan untuk menilai manfaat nyata keanggotaan bagi perdamaian.

Aspek penting seperti konsistensi prinsip bebas aktif dan mandat forum dibahas bersama Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Pertahanan.

Rencana pengiriman personel TNI ke Jalur Gaza juga harus mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mekanisme konsultasi dengan DPR tetap menjadi syarat utama dalam pengerahan pasukan.

Kementerian Luar Negeri sebelumnya menjelaskan bahwa keikutsertaan ini bertujuan memastikan aspirasi rakyat Palestina tetap menjadi prioritas.

Saat ini pemerintah masih menangguhkan pembahasan terkait Board of Peace dan pengiriman pasukan.

Keputusan lanjutan akan mempertimbangkan dinamika situasi di Timur Tengah yang terus berkembang.