Pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam pengamanan demonstrasi wajib mempunyai dasar hukum serta mengikuti prosedur resmi yang berlaku.

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyampaikan pandangan tersebut pada Kamis (29/10/2026).

Pernyataan itu menyusul pengerahan personel militer untuk mengamankan aksi unjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta sehari sebelumnya.

Menurut Hasanuddin, pengerahan prajurit menghadapi unjuk rasa yang berpotensi memicu konflik sosial harus mengacu pada undang-undang.

Politikus PDI-P itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015.

Pasal 44 dan Pasal 45 dalam aturan tersebut mengatur mekanisme pelibatan pasukan.

Salah satu ketentuannya berkaitan dengan pengajuan permintaan pengerahan pasukan kepada Presiden sebelum tindakan diambil. Hasanuddin menekankan bahwa langkah ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan.

Selain prosedur permohonan, ia menyoroti mekanisme kendali operasi di lapangan bagi para prajurit. Dalam bantuan penanganan konflik sosial, personel TNI berada di bawah kendali operasi kepolisian.

Purnawirawan TNI Angkatan Darat tersebut turut mengaitkan ketentuan ini dengan Operasi Militer Selain Perang. Aturan itu tercantum di dalam Pasal 7 Undang-Undang TNI beserta berbagai perubahannya.

Ia menilai dasar hukum pelibatan perlu dievaluasi apabila prosedur wajib belum dijalankan. Pengamanan demonstrasi harus tetap berlandaskan hukum dan menghormati hak masyarakat menyampaikan pendapat.

Sorotan muncul setelah sejumlah kelompok masyarakat, petani, serta mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran HI, Jakarta. Kehadiran personel militer dalam pengamanan tersebut menjadi perhatian publik.

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menyampaikan lima tuntutan utama selama aksi berlangsung. Tuntutan itu mencakup penanganan karhutla hingga penghentian militerisasi ruang sipil.