Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa kembali mendesak Amerika Serikat agar mengakhiri embargo ekonomi, perdagangan, dan keuangan terhadap Kuba.

Desakan tersebut disuarakan ketika pemerintah Havana menyoroti dampak krisis energi terhadap pasokan air bersih bagi masyarakat.

Dampak Krisis Energi dan Pemungutan Suara PBB

Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez Parrilla menyatakan sekitar 2,6 juta penduduk mengalami kesulitan mendapatkan air minum.

Kondisi tersebut berkaitan dengan pemadaman listrik akibat kelangkaan bahan bakar di negara Karibia itu.

Sekitar 85 persen sistem pompa air minum Kuba sangat bergantung pada pasokan listrik yang kini terganggu.

Dalam sidang Majelis Umum PBB, resolusi yang menyerukan penghentian sanksi memperoleh 130 suara dukungan.

Selain itu, terdapat 17 suara penolakan dan 25 negara memilih abstain dalam pemungutan suara tersebut.

Dukungan tersebut dilaporkan merupakan yang terendah sejak 1995, meskipun mayoritas negara tetap menyetujui pencabutan embargo.

Perdebatan Sengit Antara Kuba dan Amerika Serikat

Rodriguez menyoroti dampak pembatasan ekonomi terhadap ketersediaan bahan bakar, obat-obatan, serta kebutuhan pokok.

Ia menegaskan bahwa persoalan ini menyangkut nyawa manusia serta kebutuhan dasar masyarakat luas.

Sebaliknya, Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz menolak tuduhan bahwa embargo menjadi penyebab utama kesulitan ekonomi.

Waltz menyalahkan kebijakan pemerintah Kuba dan menyebut pelabuhan di negara tersebut tetap terbuka menerima pengiriman barang.

Ketegangan kedua delegasi sempat meningkat dalam sidang PBB sehari sebelum pemungutan suara resmi dilakukan.

Embargo AS terhadap Kuba sendiri pertama kali diberlakukan pada 1960 dan terus diperluas pada tahun-tahun berikutnya.