Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan bahwa penanganan krisis iklim harus menjadi prioritas utama dalam tata kelola dunia.

Ia menegaskan bahwa perdamaian dunia tidak akan pernah bisa dibangun di atas planet yang mengalami kerusakan parah akibat krisis iklim.

Pernyataan tersebut disampaikan Guterres dalam pidato perpisahannya di Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31 yang berlangsung di Antalya, Turki.

Peringatan Keras di Akhir Masa Jabatan

Konferensi iklim tersebut merupakan agenda internasional terakhir bagi Guterres sebelum mengakhiri masa jabatannya pada akhir Desember mendatang.

Dalam pidatonya, ia mengingatkan bahwa bencana iklim akan terus menarik masyarakat kembali ke dalam jurang kemiskinan.

Guterres juga menilai generasi muda tidak bisa dijanjikan masa depan yang lebih baik apabila sistem alam penopang kehidupan terus dihancurkan.

Selama memimpin PBB, Guterres dikenal sangat vokal dalam menyuarakan penanganan krisis iklim serta mengkritik pihak yang enggan mengambil tindakan serius.

Hingga saat ini, sosok yang akan menggantikannya masih belum diketahui di tengah proses pemilihan yang sedang berjalan.

Pesan tersebut secara khusus ditujukan kepada penerusnya agar tetap menempatkan isu lingkungan sebagai agenda utama global.

Menurutnya, perubahan iklim memicu kemarahan, perpindahan penduduk, serta menghapus capaian pembangunan yang telah dirintis selama puluhan tahun.

Krisis lingkungan ini juga memperburuk persaingan memperebutkan lahan dan air yang mengancam stabilitas serta keberlangsungan hidup suatu negara.

Oleh karena itu, Guterres memandang aksi iklim sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh aspek pekerjaan PBB.

Sejumlah target penting diharapkan dapat disepakati dalam konferensi COP31 kali ini.

Target tersebut mencakup pemenuhan 35 persen kebutuhan energi final dunia dari sumber listrik pada tahun 2035.

Negara-negara peserta juga didorong untuk menekan emisi metana dan mempercepat penghentian penggunaan bahan bakar fosil.

Selain itu, ketersediaan pendanaan yang memadai bagi negara berkembang yang terdampak bencana iklim turut menjadi poin pembahasan.

Berbagai pandangan dari banyak negara menunjukkan betapa sulitnya mencapai kesepakatan sebelum perundingan resmi berakhir.