Kementerian Kelautan dan Perikanan memperjuangkan pengakuan internasional untuk menjadikan ekosistem laut sebagai bagian utama solusi iklim global.

Langkah tersebut disuarakan dalam forum Dialog Laut dan Perubahan Iklim di ajang Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 di Antalya, Turki.

Penguatan Peran Ekonomi Biru

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa penguatan peran laut sejalan dengan komitmen pengembangan ekonomi biru.

Pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan dinilai krusial untuk menjaga keseimbangan lingkungan serta memperkuat ketahanan iklim.

Perlindungan ekosistem pesisir juga menjadi investasi jangka panjang untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir.

Trenggono menekankan bahwa wilayah perairan harus menjadi komponen penting dalam strategi penyelesaian perubahan iklim dunia.

Potensi besar seperti mangrove, padang lamun, serta terumbu karang perlu dijaga dan dipulihkan secara konsisten.

Tiga Prioritas Utama Indonesia

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Irwan Meilano memaparkan tiga prioritas utama Indonesia di hadapan para delegasi internasional.

Prioritas tersebut mencakup penguatan hasil COP31 dan keberlangsungan proses kerja sama kelautan dalam kerangka UNFCCC.

Indonesia juga mendorong percepatan implementasi aksi iklim yang berbasis pada ekosistem laut secara nyata.

Infrastruktur alami seperti terumbu karang dan padang lamun berfungsi menjaga ketahanan pangan serta menopang mata pencaharian.

Pemerintah mendukung peta jalan kelautan multiyears yang selaras dengan Perjanjian Paris tanpa membebani laporan negara.

Target Rehabilitasi Mangrove

Pada sektor implementasi, Indonesia telah memasukkan ekosistem mangrove dan padang lamun ke dalam dokumen Second NDC.

Target rehabilitasi mangrove dipatok seluas 600.000 hektare untuk mendukung mitigasi perubahan iklim di tingkat nasional.

Pengembangan pendanaan karbon biru juga diperkuat melalui aturan menteri terkait nilai ekonomi karbon sektor kelautan.

Meski demikian, berbagai komitmen tersebut tetap memerlukan dukungan internasional yang lebih luas.

Pemerintah mengharapkan akses pendanaan hibah dan penguatan kapasitas untuk memaksimalkan potensi karbon biru.