Wacana penambahan jumlah komisioner KPU dan Bawaslu mencuat dalam pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Umum.

Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Ahmad Irawan selaku anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar.

Evaluasi Kompleksitas Pemilu

Rencana penambahan anggota lembaga penyelenggara itu berakar dari hasil evaluasi pelaksanaan pemilu serentak sebelumnya.

Kondisi lapangan menunjukkan kompleksitas tinggi dengan cakupan wilayah luas serta jumlah pemilih yang besar.

Penataan ulang kelembagaan dinilai mendesak guna menyesuaikan beban kerja serta pengawasan yang semakin berat.

Komisioner KPU pusat rencananya diusulkan bertambah dari tujuh orang menjadi sembilan orang.

Sementara itu, jajaran komisioner Bawaslu pusat diwacanakan naik dari lima orang menjadi tujuh orang.

Penyesuaian serupa juga bakal diberlakukan bagi tingkat provinsi serta kabupaten dan kota.

Skema penyesuaian di tingkat daerah disesuaikan langsung dengan besar kecilnya jumlah pemilih setempat.

Langkah tersebut diharapkan mampu mengatasi kekosongan tugas pimpinan pusat saat harus turun langsung menyelesaikan persoalan daerah.

Kendati demikian, seluruh gagasan perubahan ini masih sebatas wacana dan memerlukan pembahasan lebih lanjut.

Kepastian hukum baru akan sah apabila tercapai persetujuan bersama antara pihak DPR dan Presiden.