Soal Polemik Ijazah Gibran, Partai Gerindra Tegaskan Aturan Hukum UUD 1945
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, memberikan tanggapan resmi terkait dinamika politik yang mengiringi keabsahan ijazah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk memberhentikan Wakil Presiden secara sepihak.
Menurutnya, desakan politik mengenai pemberhentian tersebut tidak boleh diposisikan seolah menjadi kewajiban konstitusional bagi seorang Presiden.
Ia mengingatkan bahwa konstitusi negara telah menyediakan mekanisme khusus yang mengatur tata cara pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden.
Mekanisme khusus tersebut secara rinci tercantum di dalam ketentuan Pasal 7A serta Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945.
Oleh karena itu, Presiden disebut tidak dapat dibebani kesalahan konstitusional hanya karena belum mengikuti kehendak pihak-pihak tertentu.
Azis juga turut menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU. PRES-XXIV/2026 yang menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
Dalam amar putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum yang sah.
Ia mengakui bahwa pertimbangan hukum MK memang memuat persoalan mengenai bukti pendidikan yang disoroti publik.
Namun, ia menekankan agar hal itu dibedakan secara tegas dari amar putusan yang tidak pernah membatalkan jabatan Gibran.
Mahkamah Konstitusi juga tidak mengeluarkan perintah apa pun yang mengarah pada pemberhentian jabatan wakil presiden.
Ia menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang berwenang menambahkan perintah pemberhentian di luar putusan resmi.
Lebih lanjut, ia meminta semua elemen masyarakat agar mempertimbangkan kemanfaatan pandangan hukum terkait putusan tersebut.
Penjelasan dari seorang ahli hukum seharusnya bisa membantu publik dalam memahami batasan kewenangan lembaga negara.
Ketika proses pemilihan umum telah usai, ia berharap para elite kembali memfokuskan perhatian pada kepentingan rakyat.
Waktu yang terbuang untuk ketidakpastian politik semestinya dialihkan untuk memperbaiki berbagai sektor kehidupan masyarakat.
Hal itu mencakup upaya memperbaiki fasilitas sekolah, membuka lapangan pekerjaan, hingga menguatkan ekonomi keluarga.
Update Terbaru
Anime Soara and the House of Monsters Gaet Dua Seiyuu Baru untuk 2027
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB
Batas Wakhir Penetapan UMP 2027 oleh Kepala Daerah Jatuh Pada Tanggal 21 November
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB
Solusi kipas angin tidak kencang karena debu dan komponen aus
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Menentukan Posisi Pintu Rumah dan Meja Kerja Pembawa Hoki Shio
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Ramalan Zodiak Paling Beruntung 18 November 2026 Bawa Kedamaian
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Respons DPR dan KPU soal Petisi Verifikasi Ijazah Anggota Dewan
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Peran Vital Haaland Bawa Norwegia Tembus Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Nelayan Kepulauan Sangihe Ditemukan Selamat di Perairan Buol
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Karier dan Asmara Libra Serta Scorpio dalam Zodiak 18 November
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Baca Komik Lookism Chapter 634 Bahasa Indonesia, Jadwal Rilis dan Bocoran Kim Gap-ryong [25]
Rabu / 18-11-2026, 08:30 WIB
Kasus Bupati Kupang, Menteri HAM Jadwalkan Temui Keluarga Korban
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Penyelamatan Badak Jawa, Pemerintah Siapkan Lokasi Konservasi Alternatif
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Marak Gangguan Siber Melanda, Jaringan Rahasia NSA Ikut Mengalami Penurunan Sistem
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB






