Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, memberikan tanggapan resmi terkait dinamika politik yang mengiringi keabsahan ijazah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk memberhentikan Wakil Presiden secara sepihak.

Menurutnya, desakan politik mengenai pemberhentian tersebut tidak boleh diposisikan seolah menjadi kewajiban konstitusional bagi seorang Presiden.

Ia mengingatkan bahwa konstitusi negara telah menyediakan mekanisme khusus yang mengatur tata cara pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden.

Mekanisme khusus tersebut secara rinci tercantum di dalam ketentuan Pasal 7A serta Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, Presiden disebut tidak dapat dibebani kesalahan konstitusional hanya karena belum mengikuti kehendak pihak-pihak tertentu.

Azis juga turut menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU. PRES-XXIV/2026 yang menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.

Dalam amar putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum yang sah.

Ia mengakui bahwa pertimbangan hukum MK memang memuat persoalan mengenai bukti pendidikan yang disoroti publik.

Namun, ia menekankan agar hal itu dibedakan secara tegas dari amar putusan yang tidak pernah membatalkan jabatan Gibran.

Mahkamah Konstitusi juga tidak mengeluarkan perintah apa pun yang mengarah pada pemberhentian jabatan wakil presiden.

Ia menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang berwenang menambahkan perintah pemberhentian di luar putusan resmi.

Lebih lanjut, ia meminta semua elemen masyarakat agar mempertimbangkan kemanfaatan pandangan hukum terkait putusan tersebut.

Penjelasan dari seorang ahli hukum seharusnya bisa membantu publik dalam memahami batasan kewenangan lembaga negara.

Ketika proses pemilihan umum telah usai, ia berharap para elite kembali memfokuskan perhatian pada kepentingan rakyat.

Waktu yang terbuang untuk ketidakpastian politik semestinya dialihkan untuk memperbaiki berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Hal itu mencakup upaya memperbaiki fasilitas sekolah, membuka lapangan pekerjaan, hingga menguatkan ekonomi keluarga.