Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat umum guna membahas rancangan undang-undang terkait penyitaan aset.

Topik mengenai kepemilikan harta tak wajar atau illicit enrichment menjadi salah satu materi yang menuai perdebatan.

Penolakan Aturan Lonjakan Harta Tak Wajar

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Said Karim menyatakan ketidaksetujuannya atas usulan tersebut.

Menurutnya, aturan penambahan kekayaan tidak sah berada dalam ranah hukum pidana materiil.

Sementara itu, undang-undang perampasan aset difokuskan pada bidang hukum acara pidana.

Said menilai pencampuran kedua ranah hukum tersebut tidak tepat untuk dituangkan dalam produk legislasi.

Selain itu, ketentuan terkait peningkatan kekayaan tanpa penjelasan sah dalam konvensi PBB hanya bersifat anjuran.

Penerapan konsep serupa di sejumlah negara lain seperti Nigeria dan Sri Lanka juga dinilai kurang menunjukkan hasil optimal.

Sorotan Koalisi Masyarakat Sipil

Di sisi lain, koalisi masyarakat sipil menyoroti dugaan penghapusan norma peningkatan kekayaan tidak wajar dalam draf DPR.

Aturan tersebut sebelumnya dinilai penting untuk menyasar pejabat publik yang memiliki harta tidak sebanding dengan penghasilan.

DPR sendiri telah menjadwalkan pengesahan rancangan aturan ini pada Desember 2026 mendatang.