Advokat Junaedi Saibih mendaftarkan permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Langkah tersebut dilakukan untuk menuntut ganti kerugian dan pemulihan nama baik.

Permohonan ini diajukan usai Mahkamah Agung menolak kasasi Kejaksaan Agung atas vonis bebasnya.

Tuntutan Ganti Rugi dan Hak untuk Dilupakan

Junaedi menempatkan Kejaksaan Agung cq Jamdatun serta Menteri Keuangan sebagai Termohon.

Ia meminta tindakan konkret berupa pelaksanaan hak untuk dilupakan atau right to be forgotten.

Permintaan itu mencakup penghapusan atau delisting pemberitaan terkait dirinya yang tidak lagi relevan.

Selain itu, ia mengajukan gugatan ganti rugi materiil senilai Rp288,4 juta.

Angka tersebut merupakan kalkulasi dari penghasilan yang seharusnya ia terima selama berada dalam tahanan.

Ia juga menuntut ganti rugi immateriil dengan nilai mencapai Rp100 miliar.

Mahkamah Agung sebelumnya telah menguatkan putusan bebas Junaedi dari dakwaan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.

Majelis hakim menilai tidak ditemukan meeting of mind yang membuktikan keterlibatan Junaedi dalam perkara tersebut.

Perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan tersebut sebelumnya telah melalui proses persidangan yang panjang sebelum akhirnya diputus bebas oleh pengadilan tingkat pertama.

Dalam amar putusannya, mahkamah menolak kasasi yang diajukan oleh penuntut umum terkait perkara dugaan suap crude palm oil atau minyak goreng serta obstraction of justice.

Proses pemeriksaan di tingkat kasasi tersebut dipimpin oleh ketua majelis hakim Jupriyadi bersama hakim anggota Arizon Mega Jaya dan Ainal Mardhiah.

Sementara itu, di tingkat peradilan tingkat pertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, perkara tersebut diadili oleh ketua majelis Effendi bersama hakim anggota Adek Nurhadi dan Andi Saputra.

Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim menyimpulkan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan adanya kesepahaman atau meeting of mind yang melibatkan Junaedi dalam perkara korupsi tersebut.

Selain itu, persidangan juga membuktikan bahwa tidak ada komunikasi apa pun yang dilakukan oleh yang bersangkutan untuk bersama-sama memberikan suap kepada majelis hakim yang menangani perkara korupsi minyak goreng kala itu.