KPK Tahan Moch Mahrus, Anggota DPRD Jatim 2024-2029 dalam Kasus Suap Dana Hibah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Moch Mahrus, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2024-2029, pada Selasa (28/7/2026).
Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama terhitung sejak hari ini.
Mahrus ditahan setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi suap terkait pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019-2022.
Pantauan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Mahrus tampak mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK bernomor 183 dengan tangan diborgol.
Ia digelandang ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK sekitar pukul 17.26 WIB.
Saat dikonfirmasi mengenai kasus yang menjeratnya, politikus Partai Gerindra itu hanya diam dan mengikuti pengawal menuju mobil tahanan.
Pengembangan Kasus dari Operasi Tangkap Tangan
Perkara ini merupakan pengembangan dari penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan pada Desember 2022.
Saat itu, KPK menangkap Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024, Sahat Tua P. Simanjuntak.
Sebelumnya, pada 10 Oktober 2025, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka. Mereka terdiri dari 4 orang sebagai pihak penerima suap dan 17 orang sebagai pihak pemberi suap.
Para tersangka penerima suap antara lain mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi, Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad dan Achmad Iskandar, serta staf Anwar Sadad bernama Bagus Wahyudiono.
Sementara itu, 17 tersangka pemberi suap meliputi sejumlah anggota DPRD Jatim 2019-2024, pejabat daerah, dan pihak swasta dari berbagai kabupaten di Jawa Timur.
Moch Mahrus sendiri sebelumnya merupakan pihak swasta sebelum menjadi anggota DPRD.
KPK juga telah menahan tiga tersangka dari pihak swasta pada Rabu (22/7), yaitu Achmad Yahya dan M.
Fathullah dari Kabupaten Pasuruan serta Ra. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan.
Mereka disangkakan sebagai pemberi suap.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Belakangan, KPK menghentikan penanganan perkara untuk tersangka Kusnadi karena yang bersangkutan meninggal dunia.
Update Terbaru
Sempat Ditutup karena Masalah Keamanan Archive of Our Own Pulih
Rabu / 18-11-2026, 11:21 WIB
Anime Otherworldly Munchkin Umumkan Tanggal Tayang dan Pemeran Baru
Rabu / 18-11-2026, 11:21 WIB
Deretan Jungler Terbaik di Dunia 2026 dan Kiprah Pro Player Top
Rabu / 18-11-2026, 11:21 WIB
Meneliti Situs APKCombo: Fungsi, Keunggulan, dan Ancaman Malware
Rabu / 18-11-2026, 11:21 WIB
Fitur AI Agent di Copilot Windows 11 Mampu Atur File dan Diagnosa PC
Rabu / 18-11-2026, 11:14 WIB
Timnas U-20 Hadapi Dua Ujian Berat di Turki Menurut Nova Arianto
Rabu / 18-11-2026, 11:14 WIB
Timnas U-17 Pastikan Tiket Piala Asia Usai Tekuk Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 11:14 WIB
Jalan protokol Jakarta bernomor sejarah kolonial Belanda dulu
Rabu / 18-11-2026, 11:14 WIB
Khutbah Jumat 20 November 2026: Merawat Alam, Menghormati Makhluk Allah, Lengkap dengan Teks Arab dan Doa
Rabu / 18-11-2026, 11:12 WIB
Kode Redeem FF Free Fire Hari Ini, 18 November 2026: Belum Ada Kode Resmi Baru, Waspada Kode Lama Berlabel Baru
Rabu / 18-11-2026, 11:11 WIB
Timnas Indonesia U-17 Incar Kemenangan Sempurna Lawan Myanmar
Rabu / 18-11-2026, 11:07 WIB
Garuda Asia Segel Tiket Piala Asia U-17 2027 Lewat Tiga Kemenangan
Rabu / 18-11-2026, 11:07 WIB
Cara Registrasi Mandiri di Portal Perlinsos Digital Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 11:07 WIB
BYD Mulai Mengubah Peta Persaingan Mobil Terlaris, Suzuki Perlu Perkuat Strategi Elektrifikasi
Rabu / 18-11-2026, 11:07 WIB






