Pengamat politik Hendri Satrio menilai Presiden Prabowo Subianto tidak perlu mengatur siapa yang diperiksa atau ditahan dalam kasus yang melibatkan eks Jampidsus Febrie Adriansyah.

Menurutnya, peran kepala negara adalah memastikan aparat penegak hukum memiliki ruang bekerja secara independen.

Hendri menilai keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses hukum tersebut merupakan langkah positif.

"Ini langkah yang bagus.

Ada pesan bahwa pemerintah ingin proses pemberantasan korupsi berjalan lebih terbuka, lebih transparan, dan tidak hanya bertumpu pada satu lembaga," kata Hendri, Senin (27/7/2026).

Ia menegaskan presiden tidak seharusnya mencampuri proses teknis penegakan hukum, termasuk menentukan siapa yang harus diperiksa, ditetapkan sebagai tersangka, maupun ditahan.

Sebaliknya, presiden harus menciptakan suasana agar penegak hukum berani bekerja.

Hendri menilai pemberantasan korupsi hanya efektif jika melibatkan koordinasi antarlembaga negara yang memiliki kewenangan.

Ia meminta publik melihat perkembangan ini sebagai upaya memperkuat sistem, bukan sekadar menyoroti individu yang berhadapan dengan hukum.

"Kita tidak sedang berbicara mengenai Febrie. Fokusnya bukan pada orangnya.

Fokusnya adalah bagaimana negara menangani perkara korupsi dengan melibatkan lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dan kompetensi," ujarnya.

Menurut Hendri, langkah tersebut bisa menjadi indikator keseriusan pemerintahan Prabowo dalam agenda pemberantasan korupsi.

Komitmen presiden tidak hanya diukur dari pidato, tetapi juga dari kemauan membuka ruang agar lembaga penegak hukum saling mengawasi tanpa intervensi.

Pelibatan KPK juga penting untuk menghindari anggapan bahwa suatu perkara hanya ditangani internal oleh satu institusi.

Dengan koordinasi lintas lembaga, proses hukum diharapkan semakin transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

"Publik membutuhkan keyakinan bahwa tidak ada perkara yang ditutup-tutupi dan tidak ada pihak yang dilindungi.

Pelibatan KPK menjadi penting karena memberikan tambahan kepercayaan terhadap proses yang sedang berjalan," tuturnya.

Meski demikian, Hendri mengingatkan penilaian terhadap komitmen pemerintah akan bergantung pada konsistensi pelaksanaannya.

Kasus Febrie Adriansyah masih melalui proses hukum sesuai mekanisme yang berlaku dan menjadi kewenangan aparat penegak hukum.