Pengamat: Prabowo Tak Perlu Intervensi Teknis Hukum Kasus Febrie
Pengamat politik Hendri Satrio menilai Presiden Prabowo Subianto tidak perlu mengatur siapa yang diperiksa atau ditahan dalam kasus yang melibatkan eks Jampidsus Febrie Adriansyah.
Menurutnya, peran kepala negara adalah memastikan aparat penegak hukum memiliki ruang bekerja secara independen.
Hendri menilai keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses hukum tersebut merupakan langkah positif.
"Ini langkah yang bagus.
Ada pesan bahwa pemerintah ingin proses pemberantasan korupsi berjalan lebih terbuka, lebih transparan, dan tidak hanya bertumpu pada satu lembaga," kata Hendri, Senin (27/7/2026).
Ia menegaskan presiden tidak seharusnya mencampuri proses teknis penegakan hukum, termasuk menentukan siapa yang harus diperiksa, ditetapkan sebagai tersangka, maupun ditahan.
Sebaliknya, presiden harus menciptakan suasana agar penegak hukum berani bekerja.
Hendri menilai pemberantasan korupsi hanya efektif jika melibatkan koordinasi antarlembaga negara yang memiliki kewenangan.
Ia meminta publik melihat perkembangan ini sebagai upaya memperkuat sistem, bukan sekadar menyoroti individu yang berhadapan dengan hukum.
"Kita tidak sedang berbicara mengenai Febrie. Fokusnya bukan pada orangnya.
Fokusnya adalah bagaimana negara menangani perkara korupsi dengan melibatkan lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dan kompetensi," ujarnya.
Menurut Hendri, langkah tersebut bisa menjadi indikator keseriusan pemerintahan Prabowo dalam agenda pemberantasan korupsi.
Komitmen presiden tidak hanya diukur dari pidato, tetapi juga dari kemauan membuka ruang agar lembaga penegak hukum saling mengawasi tanpa intervensi.
Pelibatan KPK juga penting untuk menghindari anggapan bahwa suatu perkara hanya ditangani internal oleh satu institusi.
Dengan koordinasi lintas lembaga, proses hukum diharapkan semakin transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
"Publik membutuhkan keyakinan bahwa tidak ada perkara yang ditutup-tutupi dan tidak ada pihak yang dilindungi.
Pelibatan KPK menjadi penting karena memberikan tambahan kepercayaan terhadap proses yang sedang berjalan," tuturnya.
Meski demikian, Hendri mengingatkan penilaian terhadap komitmen pemerintah akan bergantung pada konsistensi pelaksanaannya.
Kasus Febrie Adriansyah masih melalui proses hukum sesuai mekanisme yang berlaku dan menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
Update Terbaru
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Pixel foldable gaming mode hilang misterius setelah sempat dirilis
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Drama Sejarah Sword & Silence Soroti Perjuangan Negara Kecil di Antara Adidaya
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
JLR Siap Hadirkan Mobil Baru Defender Sport Versi Listrik Tahun Depan
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Drama 5 Gol di Copenhagen, Norwegia Amankan Tiket Perempat Final
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Norwegia Amankan Tiket Terakhir, Ini Daftar 8 Tim Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Alasan warga Arab di Israel banyak berkarier sebagai tenaga medis
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Serpihan Pesawat Pan Am 812 Tersebar di Hutan Buleleng
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Organisme Purba Raksasa Berusia 400 Juta Tahun Ini Bukan Pohon Maupun Jamur
Rabu / 18-11-2026, 05:57 WIB
Norwegia Taklukkan Denmark 3-2 untuk Amankan Tiket Perempatfinal UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 05:56 WIB






