Motor Listrik BGN yang Mark Up Harga Dialihkan ke Kementerian Lain
Motor listrik yang menjadi kasus hukum akibat dugaan mark up anggaran dan menyeret nama mantan Kepala BGN Dadan Hindayana akan dialihkan ke kementerian atau lembaga lain yang dinilai lebih membutuhkan.
Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara BGN Agustina Arumsari mengatakan sejumlah instansi telah mengajukan usulan untuk memanfaatkan motor listrik tersebut.
Di antaranya Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) untuk mendukung penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Selain itu, usulan juga datang dari penyuluh pertanian hingga kalangan guru.
"Ada beberapa yang mengusulkan untuk pemanfaatan itu. Ada yang dari Kemendukbangga...
Lalu dari penyuluh pertanian, dari guru juga ada," kata Arumsari di Jakarta, Kamis (23/7).
Meski demikian, Arumsari menegaskan keputusan mengenai pengalihan motor listrik tersebut berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Kementerian atau lembaga yang membutuhkan diminta mengajukan permohonan langsung kepada Presiden untuk selanjutnya dikaji.
"Silakan mengajukan ke Pak Presiden. Silakan kementerian yang kebutuhannya apa, nanti dikaji oleh tim dari Pak Presiden sendiri.
Kalau kami sifatnya nanti mengikuti saja," ujarnya.
Arumsari menjelaskan motor listrik itu pada awalnya disiapkan sebagai kendaraan operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Namun, setelah dievaluasi, kendaraan tersebut dinilai tidak terlalu dibutuhkan karena tugas Kepala SPPG lebih banyak melakukan pengawasan internal, bukan mendistribusikan makanan bergizi ke sekolah.
"Tadinya itu untuk Kepala SPPG, yang sebenarnya menurut kami enggak membutuhkan karena fungsi mereka (Kepala SPPG) sebenarnya lebih kepada pengawasan di dalam.
Mereka enggak yang penuh motor atau lapangan dan sebagainya," ucapnya.
Menurut BGN, pengadaan motor listrik tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Karena merupakan aset negara, pemanfaatannya harus dipastikan tepat sasaran sehingga tidak seluruh unit dipakai oleh BGN.
"Itu sudah dibayar uang negara.
Jadi, mohon maaf kalau kemarin ada yang hasil korupsi, itu dibayar melalui uang negara, bukan hasil korupsi," kata Arumsari.
Pada kasus ini Kejaksaan Agung menyatakan telah terjadi korupsi tata kelola MBG berupa mark up harga pengadaan barang sehingga terjadi kerugian untuk operasional pelaksanaan MBG, termasuk 21.801 unit motor listrik senilai Rp1,03 triliun.
Update Terbaru
Xiaomi 18 Pro Series Bawa Kamera 200 MP Rilis Awal Desember 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:49 WIB
Pesta gol ke gawang Belanda bawa Jerman melaju di Nations League
Rabu / 18-11-2026, 04:49 WIB
IHSG Melemah 0,3 Persen, Hendra Wardana Soroti Empat Saham Pilihan
Rabu / 18-11-2026, 04:49 WIB
Indonesia Re Benahi PPID demi Jaga Predikat Informatif
Rabu / 18-11-2026, 04:42 WIB
Anfield Jadi Saksi Persaingan Liverpool dan Manchester United
Rabu / 18-11-2026, 04:42 WIB
Campus League Biliar 2026: Mayshi dan Luthfi Rebut Dua Titel
Rabu / 18-11-2026, 04:42 WIB
Kemenangan 7-0 Brasil atas Singapura Diwarnai Aksi Vinicius Jr
Rabu / 18-11-2026, 04:42 WIB
Jadwal Mega Bollywood Paling Yahud 19 - 22 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:42 WIB
Harga Emas Dunia Tertekan Dolar dan Obligasi Jelang Risalah The Fed
Rabu / 18-11-2026, 04:36 WIB
Chagee Luncurkan Seri Teh Mangga serta Kenalkan Maskot Baru Teadore
Rabu / 18-11-2026, 04:35 WIB
Kenali Jenis Kulit yang Cocok Pakai Physical Sunscreen Wardah
Rabu / 18-11-2026, 04:35 WIB
Daftar Sunscreen Tranexamic Acid Ampuh Samarkan Noda Melasma
Rabu / 18-11-2026, 04:35 WIB
Sinopsis Rocky Rani Ki Prem Kahani Mega Bollywood Paling Yahud Hari ini 18 November 2026 di ANTV
Rabu / 18-11-2026, 04:33 WIB
Keluarga Kecil Dinda Hauw dan Rey Mbayang Rayakan Ulang Tahun ke-30
Rabu / 18-11-2026, 04:28 WIB






