MA Tolak PK Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar, Hukuman 10 Tahun Tetap
Mahkamah Agung (MA) menolak upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Emirsyah Satar.
Putusan diketok pada Rabu (22/7) dengan amar 'Tolak permohonan peninjauan kembali terpidana', sebagaimana dikutip dari laman direktori putusan MA.
Perkara nomor 2504 PK/PID.
SUS/2026 diperiksa oleh ketua majelis Hakim Agung Prim Haryadi, dengan anggota Sinintha Yuliansih Sibarani dan Sigid Triyono.
Dengan putusan ini, Emirsyah Satar tetap harus menjalani hukuman penjara 10 tahun sesuai putusan kasasi sebelumnya.
Dua Novum Ditolak Majelis Hakim
Dalam permohonan PK-nya, Emirsyah mengajukan dua bukti baru (novum).
Sidang pengajuan novum digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (15/1/2026) dan dihadiri langsung oleh Emirsyah.
Kuasa hukum Emirsyah, Yudhi Ongkowijoyo, menyebut novum pertama berupa putusan kasasi MA atas nama Soetikno Soedarjo, mantan Dirut PT Mugi Rekso Abadi yang menjadi terdakwa dalam kasus sama.
Novum kedua adalah surat keterangan lunas denda dan uang pengganti dari KPK bernomor B-974/X. 01.01.08/26/02/2025 tertanggal 16 Februari 2025.
Yudhi menjelaskan, novum pertama baru diketahui pada September 2025, sementara novum kedua diketahui pada Februari 2025, saat pemeriksaan perkara masih di tingkat kasasi.
Menurut Yudhi, putusan kasasi Soetikno yang menyatakan gugur tuntutan karena ne bis in idem bertentangan dengan putusan kasasi Emirsyah yang dinyatakan bersalah melanggar Pasal 3 UU Tipikor.
Namun, majelis hakim PK menilai novum tersebut tidak cukup untuk mengubah putusan.
Kasasi Sebelumnya: Hukuman 10 Tahun dan Uang Pengganti Rp817 Miliar
Sebelumnya, MA menolak kasasi yang diajukan Emirsyah maupun Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung. Majelis kasasi tetap menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara.
Putusan kasasi nomor 2507 K/PID. SUS/2025 diputus pada Rabu, 25 Juni 2025, dengan ketua majelis Dwiarso Budi Santiarto.
Majelis kasasi mengubah besaran uang pengganti yang dibebankan kepada Emirsyah menjadi Rp817,7 miliar, dari sebelumnya US$86.367.019 atau sekitar Rp1,4 triliun.
Emirsyah terbukti melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 huruf b UU Tipikor, yaitu penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara negara.
Update Terbaru
Ketahui Perbedaan Facial Wash dan Facial Foam Agar Tidak Keliru
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global dengan Layar 3000 Nit dan Baterai 14 Hari
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
What a Boss Wants Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Retaknya Armor Sempurna Kwon Do Hyuk
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Saudara kembar nikahi sepupu bersamaan di Vietnam curi perhatian
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ubah Ponsel Jadi Mesin Produktivitas Tanpa Sentuh dengan Perintah Gemini
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Galaxy Tab S11 Ultra Diskon Rp 400 Dolar Amerika
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ford Siapkan Truk Pikap Menengah Baru pada 2027 untuk Saingi Produk Tiongkok
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Trump puji Prabowo Subianto di KTT AS-ASEAN sebagai sosok pemalu
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Negara Bebas Visa Jangka Panjang untuk Pemegang Paspor RI
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Terlibat Penyadapan Presiden, Dua Perwira Tinggi Polri Resmi Dipecat
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Happy Anding Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Batas Kemampuan dan Keputusan Krusial Tae Gu
Rabu / 18-11-2026, 07:16 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di Hong Kong Open Hari Ini: Ujian Berat Menanti
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Mental Desta Runtuh Gara-Gara Pertanyaan Anak Soal Sumber Uang
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Polemik Ijazah Anggota DPR, KPU Nyatakan Seluruh Legislator Penuhi Standar
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB






