Bupati Siak, Riau, Afni Zulkifli mengungkapkan keresahannya kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming terkait warisan utang daerah yang mencapai Rp400 miliar dari pemerintahan sebelumnya.

Pernyataan itu disampaikan Afni melalui unggahan media sosial setelah bertemu Gibran pada Jumat (17/7).

>>> Usai Guncang Dunia dengan The Odyssey, Christopher Nolan Ungkap Kebutuhan Jeda 3 Tahun: Sebuah Pengorbanan demi Kesempurnaan Visual

"Saya kan baru menjabat. Dapat warisan hutangnya hampir Rp400 miliar.

Jadi kami nyaris nggak bisa membangun," ujar Afni.

Meski sudah bertemu, Afni meminta waktu khusus untuk kembali beraudiensi dengan Gibran. Permintaan itu disampaikan lewat surat resmi yang juga ditujukan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Keluhan Soal DBH

Afni menjelaskan bahwa daerah penghasil seperti Siak sangat bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH).

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya sulit dioptimalkan karena sebagian besar wilayah telah digunakan untuk kegiatan usaha.

"Daerah penghasil sudah habis semua tanahnya. Sudah jadi HGU, sudah jadi HTI," kata Afni.

Menurut Afni, DBH merupakan hak daerah penghasil yang seharusnya tidak diperlakukan sebagai kebijakan opsional. Ia menolak anggapan bahwa DBH baru diberikan jika daerah memenuhi syarat tertentu.

>>> Diskon Transmart Full Day Sale: Alat Masak Murah Mulai Rp79.920

"Jadi seolah-olah DBH itu menjadi opsional. Padahal namanya saja dana bagi hasil.

Dana yang dibagikan dari hasil yang didapatkan oleh negara," lanjutnya.

Afni menegaskan bahwa daerah penghasil telah menanggung dampak eksploitasi sumber daya alam, seperti beban lingkungan dan konflik sosial.

Oleh karena itu, daerah berhak memperoleh DBH sesuai ketentuan.

Ia juga menolak jika kondisi fiskal Kabupaten Siak disamakan dengan pemerintah kota. "Kami tentu saja menolak bila mana dibanding-bandingkan dengan pemerintah kota.

Beda, terutama pada undang-undang HKPD," ujarnya.

Ke depan, Afni meminta pemerintah pusat tetap memenuhi hak daerah penghasil, baik melalui penyaluran DBH maupun program yang sesuai kebutuhan masyarakat.

>>> AS Bombardir Pelabuhan Iran Balas Kematian 2 Tentara

"Kami tentu mendukung semua program Bapak Presiden. Tapi kami berharap hak-hak daerah penghasil tidak terkurangi karena semuanya kembali kepada masyarakat," kata Afni.