Tarif Rp5 Juta untuk Lepas WNI: Penyesuaian PNBP, Bukan Kebijakan Khusus
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa tarif Rp5 juta bagi warga negara yang mengajukan permohonan kehilangan kewarganegaraan merupakan bagian dari penyesuaian tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum.
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum, Widodo, menjelaskan bahwa penyusunan PP baru dilakukan karena adanya perubahan nomenklatur kementerian setelah pemisahan Kementerian Hukum dan HAM.
"Pertama, tentu nomenklatur PP-nya. Sebelumnya, 2024, masih Kemenkumham, sekarang Kemenkum, sehingga perlu disesuaikan," ujar Widodo, dikutip Minggu (19/7/2026).
Widodo mengatakan regulasi tersebut tidak hanya mengatur satu jenis layanan, melainkan memuat ratusan tarif PNBP di bidang administrasi hukum.
Sebagian besar tarif tetap dipertahankan, sedangkan sejumlah layanan mengalami penyesuaian sesuai kondisi ekonomi nasional.
Beberapa jenis penerimaan bukan pajak justru dihapus dalam regulasi baru tersebut, seperti tarif pewarganegaraan warga negara asing menjadi WNI untuk kepentingan Indonesia.
Rincian Tarif Layanan Kewarganegaraan
Dalam PP Nomor 30 Tahun 2026, pemerintah menetapkan biaya Rp5 juta untuk permohonan surat keputusan kehilangan kewarganegaraan atas permohonan sendiri kepada Presiden.
Penerbitan surat keputusan kehilangan kewarganegaraan dikenakan tarif Rp3,5 juta.
Permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia maupun permohonan tetap menjadi WNI masing-masing dikenai tarif Rp1 juta.
Sementara itu, penerbitan surat keterangan status kewarganegaraan dipatok Rp500 ribu.
Seluruh penerimaan dari layanan administrasi kewarganegaraan tersebut akan menjadi bagian dari PNBP yang disetorkan ke kas negara.
Pemerintah menegaskan bahwa perubahan tarif ini merupakan bagian dari penyesuaian administrasi dan evaluasi berkala terhadap layanan hukum, bukan semata-mata berkaitan dengan satu jenis pelayanan tertentu.
Update Terbaru
Pembaruan Internal Picu Gangguan Massal pada Ekosistem Apple
Rabu / 18-11-2026, 11:42 WIB
Kurangi Risiko Bencana, Menko PMK Minta Mitigasi Banjir Dikuatkan
Rabu / 18-11-2026, 11:42 WIB
Deretan 7 Aktris Populer yang Masuk Daftar Kandidat Bond Girl Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 11:42 WIB
Tolak Alih Fungsi, Cak Imin Pastikan Sekolah Rakyat Bukan di UI
Rabu / 18-11-2026, 11:35 WIB
PM Israel Sebut Benua Biru Berada dalam Incaran Iran
Rabu / 18-11-2026, 11:35 WIB
Sebab Prabowo Abaikan Sedan BMW Resmi dan Pakai Mercy-Maybach
Rabu / 18-11-2026, 11:35 WIB
Pasokan Amerika Serikat Naik, Harga Minyak Dunia Melemah ke US$92,98
Rabu / 18-11-2026, 11:35 WIB
Alasan John Herdman Kagumi Semangat Pemain Timnas Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 11:28 WIB
Delapkan Fraksi Sampaikan Pandangan di Pleno RUU Perampasan Aset
Rabu / 18-11-2026, 11:28 WIB
Progres Integrasi Jaringan XLSmart Tembus 96 Persen Akhir 2026
Rabu / 18-11-2026, 11:28 WIB
Uji Coba Wahana Baru, NASA Pacu Jadwal Pendaratan Misi Artemis ke Bulan
Rabu / 18-11-2026, 11:28 WIB
Geger Siswi SMPN di Surabaya Alami Pemeriksaan Menstruasi hingga Disuruh Guru Angkat Rok di WC
Rabu / 18-11-2026, 11:24 WIB
Sempat Ditutup karena Masalah Keamanan Archive of Our Own Pulih
Rabu / 18-11-2026, 11:21 WIB
Anime Otherworldly Munchkin Umumkan Tanggal Tayang dan Pemeran Baru
Rabu / 18-11-2026, 11:21 WIB






