Seorang pejabat senior pertahanan Amerika Serikat menolak gagasan pembentukan koalisi 'middle powers' atau kekuatan menengah.

Under Secretary of War for Policy Elbridge Colby menyatakan bahwa negara-negara yang menjalin kerja sama di luar kerangka pimpinan AS tidak memiliki solidaritas yang cukup untuk membentuk koalisi yang efektif.

>>> Microsoft Tambal 570 Celah Keamanan Sekaligus di Patch Tuesday Juli 2026

Pernyataan ini muncul di tengah pergeseran hubungan global akibat kebijakan luar negeri pemerintahan AS saat ini.

Sejumlah negara NATO mulai mempererat kerja sama strategis sebagai respons terhadap ketidakpastian komitmen jangka panjang Washington terhadap aliansi militer tersebut.

Beberapa negara Eropa juga berupaya mengurangi ketergantungan pada AS dengan memperluas industri militer domestik dan jaringan diplomatik dengan mitra alternatif.

Pandangan Colby tentang Middle Powers

Colby menulis di platform X bahwa Departemen Perang tidak menganggap koalisi middle powers sebagai kemungkinan serius.

Ia khawatir beberapa sekutu justru akan membuang waktu, uang, dan modal politik pada hal yang tidak produktif.

Menurut World Economic Forum, negara-negara besar secara tradisional adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu China, Prancis, Rusia, Inggris, dan AS.

Middle powers berada di tingkat di bawahnya, dengan negara seperti Australia, Kanada, dan Jepang biasanya masuk dalam kategori ini.

Namun, Brasil dan Indonesia kini semakin sering dimasukkan karena pengaruh geopolitik mereka yang meningkat.

India sendiri menolak sebutan middle power. Menteri Luar Negeri S Jaishankar menyebut India sebagai 'kekuatan di tengah' karena otonomi strategisnya.

Perdana Menteri Kanada Mark Carney justru mendorong koalisi middle powers untuk menghadapi dunia yang didominasi AS dan China.

Carney menyatakan bahwa middle powers harus bertindak bersama karena jika tidak duduk di meja perundingan, mereka akan menjadi sasaran.