Menanggapi tuduhan tersebut, juru bicara Gedung Putih membela langkah penegakan hukum pemerintahan dan menyebut adanya ketidaksesuaian dalam aplikasi visa Khalil.

>>> Kode Redeem Cookie Run Classic Juli 2026: Klaim Hadiah Gratis

"Mereka yang berbohong kepada pemerintah untuk mendapatkan izin masuk ke Amerika Serikat akan menghadapi keadilan," kata juru bicara tersebut.

Dalam pernyataan terpisah, Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) menyatakan bahwa personelnya bertindak sesuai batas hukum. "Bertindak sepenuhnya dalam kewenangan undang-undang dan konstitusi terkait Khalil," kata juru bicara DHS.

DHS bahkan menyarankan Khalil untuk meninggalkan negara itu secara sukarela.

"Kami mendorongnya untuk menggunakan aplikasi CBP Home dan melakukan deportasi mandiri sekarang sebelum dia ditangkap, dideportasi, dan tidak pernah diberi kesempatan untuk kembali," ujar juru bicara DHS.

Kontroversi seputar kelompok pengawasan meningkat setelah salah satu organisasi mengklaim telah menyerahkan ribuan nama ke pemerintah.

Aktivitas organisasi tersebut telah menuai sorotan dan memicu penyelidikan baru-baru ini terkait metode operasional mereka.

Gugatan menyebut bahwa kelompok eksternal ini mengumpulkan informasi yang ditargetkan untuk membantu tindakan penegakan federal. Daftar deportasi disusun untuk pejabat pemerintah, menurut rincian persidangan.

Sebelum penangkapan, beberapa pejabat federal berargumen bahwa ekspresi politik Khalil berdampak pada kepentingan nasional. Marco Rubio menyebut akan ada "konsekuensi kebijakan luar negeri yang merugikan" akibat kehadiran Khalil.

Otoritas pemerintah kemudian menyatakan bahwa dokumen visa mengandung representasi yang tidak akurat. Informasi yang salah dikutip oleh pejabat federal.

Dalam persidangan sebelumnya terkait advokasi mahasiswa, Pejabat Investigasi Keamanan Dalam Negeri Peter Hatch menjelaskan arahan yang diterima unitnya.

>>> Jadwal MSC 2026 Mobile Legends Resmi Diumumkan, Cek di Sini

"Arahannya adalah untuk melihat situs web," kesaksian Hatch. Ia menjelaskan bahwa arahan pencarian difokuskan pada database kelompok pengawasan Canary Mission.