Mahmoud Khalil Gugat Pejabat Trump Atas Tindakan Terhadap Aktivis Palestina

Mahmoud Khalil, mantan mahasiswa pascasarjana Universitas Columbia, mengajukan gugatan federal di Manhattan pada Selasa (18/3/2025).
Gugatan tersebut ditujukan kepada pejabat pemerintahan Trump dan kelompok pro-Israel. Khalil menuding adanya konspirasi terkoordinasi untuk menargetkan dan mendeportasinya karena advokasi pro-Palestina.
Tindakan hukum yang diajukan oleh Center for Constitutional Rights ini mengklaim bahwa otoritas federal bekerja sama dengan organisasi pengawasan online untuk mengidentifikasi target tertentu.
Menurut pengaduan, strategi tersebut menggunakan kerangka kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga think tank konservatif bernama "Project Esther". Gugatan menyebut proyek itu sebagai cetak biru tindakan administratif selanjutnya.
Pengaduan merinci bahwa strategi ini berhasil membentuk aliansi operasional antara aktor pemerintah dan entitas swasta eksternal. Tim hukum menyebutnya sebagai kemitraan publik-swasta.
Gugatan juga menuduh bahwa pemerintahan bertujuan untuk menekan ekspresi konstitusional dan menargetkan advokat berdasarkan identitas mereka.
Tindakan ini disebut untuk mencabut hak-hak fundamental individu terpilih dan menyebarkan pesan intimidasi.
Dokumen tersebut menguraikan mekanisme sistematis untuk memproses akademisi dan mahasiswa non-warga negara. Rencana itu mencakup identifikasi dan penargetan mahasiswa serta cendekiawan pro-Palestina yang kemudian akan ditangkap dan dideportasi.
Dalam konferensi pers, Khalil menekankan bahwa gugatannya menyasar upaya sistematis untuk membungkam perbedaan pendapat politik. "Kasus ini jauh lebih dari sekadar apa yang dilakukan kepada saya.
Ini tentang kampanye terkoordinasi untuk menghukum, membungkam, dan mengintimidasi siapa pun yang berani bersuara untuk pembebasan Palestina," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa litigasi bertujuan mengungkap jaringan organisasi yang bekerja sama mengkriminalisasi solidaritas dengan Palestina.
"Ini tentang mengekspos jaringan organisasi, aktor politik, dan institusi yang bekerja sama untuk mengkriminalisasi solidaritas dengan Palestina dan menjadikan contoh bagi mereka yang menolak diam," kata Khalil.
Update Terbaru
Fitur AI Agent di Copilot Windows 11 Mampu Atur File dan Diagnosa PC
Rabu / 18-11-2026, 11:14 WIB
Timnas U-20 Hadapi Dua Ujian Berat di Turki Menurut Nova Arianto
Rabu / 18-11-2026, 11:14 WIB
Timnas U-17 Pastikan Tiket Piala Asia Usai Tekuk Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 11:14 WIB
Jalan protokol Jakarta bernomor sejarah kolonial Belanda dulu
Rabu / 18-11-2026, 11:14 WIB
Khutbah Jumat 20 November 2026: Merawat Alam, Menghormati Makhluk Allah, Lengkap dengan Teks Arab dan Doa
Rabu / 18-11-2026, 11:12 WIB
Kode Redeem FF Free Fire Hari Ini, 18 November 2026: Belum Ada Kode Resmi Baru, Waspada Kode Lama Berlabel Baru
Rabu / 18-11-2026, 11:11 WIB
Timnas Indonesia U-17 Incar Kemenangan Sempurna Lawan Myanmar
Rabu / 18-11-2026, 11:07 WIB
Garuda Asia Segel Tiket Piala Asia U-17 2027 Lewat Tiga Kemenangan
Rabu / 18-11-2026, 11:07 WIB
Cara Registrasi Mandiri di Portal Perlinsos Digital Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 11:07 WIB
BYD Mulai Mengubah Peta Persaingan Mobil Terlaris, Suzuki Perlu Perkuat Strategi Elektrifikasi
Rabu / 18-11-2026, 11:07 WIB
Peran Partai Koalisi dalam Pengusulan Cawapres Menurut Gerindra
Rabu / 18-11-2026, 11:00 WIB
Putin Sambangi China Ikuti KTT APEC serta Pertemuan Tiga Negara
Rabu / 18-11-2026, 11:00 WIB






