Penghapusan SLIK Dinilai Bisa Picu Lonjakan Kredit Bermasalah
Wacana penghapusan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagai syarat kredit pemilikan rumah (KPR) dinilai dapat memicu lonjakan kredit bermasalah.
Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda, mengingatkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan moral hazard di sektor perbankan.
>>> Don Ritto Bantah Uang Rp60 Miliar Terkait Korupsi, Klaim untuk Bangun Pelabuhan
Menurut Huda, rendahnya permintaan KPR bukan disebabkan oleh persyaratan SLIK, melainkan daya beli masyarakat yang lemah. "Pertumbuhan harga rumah lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan.
Akibatnya, orang mau membeli rumah pun juga tidak mampu jika harga selalu meroket," ujarnya kepada Warta Ekonomi, Selasa (14/7/2026).
Ia menambahkan, sebagian masyarakat lebih memilih mengontrak rumah di dekat tempat kerja dan menunda kepemilikan rumah. "Jadi mau dihapuskan SLIK pun, permintaan juga tidak akan terkerek," katanya.
Risiko Moral Hazard dan NPL
SLIK selama ini menjadi alat bagi perbankan untuk mengukur kemampuan calon debitur membayar cicilan.
Jika syarat tersebut dihapus, bank berpotensi menyalurkan kredit ke debitur dengan kemampuan bayar yang kurang baik.
"Jika ingin menghapus syarat SLIK, ada potensi moral hazard juga.
>>> Masuk 44 Tahun, Song Ji Hyo Ungkap Alasan Belum Menikah dan Nyaman Melajang
Selama ini SLIK menjadi alat bagi perbankan untuk memisahkan mana debitur yang jelek dan bagus dalam kemampuan bayar cicilan.
Makanya, NPL kita secara umum terjaga dengan baik," ujar Huda.
Pada tahap awal, dampak kebijakan tersebut mungkin tidak langsung terlihat. Namun dalam jangka panjang, penghapusan SLIK bisa memengaruhi kualitas pembiayaan.
"Ketika ada riwayat buruk dalam hal keuangan, namun tetap diberikan pembiayaan, maka NPL akan semakin parah, terlebih NPL KPR juga mengalami peningkatan.
Jadi secara jangka pendek, NPL akan terlihat membaik, tapi di jangka menengah dan panjang bisa membuat NPL meningkat.
Kualitas penyaluran bisa memburuk karena adanya moral hazard," jelasnya.
>>> Warga RI Paling Rajin Minta Gemini AI Bikin Gambar, 9 Juta Sehari!
Huda menekankan bahwa jika ingin meningkatkan kepemilikan rumah, pemerintah perlu mendorong perbaikan daya beli dan keterjangkauan harga rumah, bukan sekadar melonggarkan persyaratan kredit.
Update Terbaru
Jelang Inggris vs Argentina: Cerita Tangan Tuhan Mario Kempes yang Untungkan Albiceleste
Selasa / 14-07-2026, 18:56 WIB
Belum Genap Sepekan, Igor Tolic Sudah Keluhkan Lapangan Latihan Persib
Selasa / 14-07-2026, 18:56 WIB
Tanggap Darurat Kebakaran TPA Jatiwaringin Resmi Berakhir
Selasa / 14-07-2026, 18:56 WIB
Tito: Kepala Desa Harus Naik Kelas untuk Cegah Urbanisasi
Selasa / 14-07-2026, 18:56 WIB
Stephane Rolland dan Senandung Dalida yang Tak Pernah Pudar
Selasa / 14-07-2026, 18:56 WIB
Lee Dongwook dan Gong Yoo Beda Pilihan Tipe Istri Ideal di Reuni 'Goblin'
Selasa / 14-07-2026, 18:54 WIB
Polri Barter 3 Buronan China dengan Tersangka Penipuan Tambang
Selasa / 14-07-2026, 18:54 WIB
2 Wanita Jadi Tersangka Kasus ASN Nias Tewas Terjatuh dari Lantai 12
Selasa / 14-07-2026, 18:54 WIB
Erling Haaland Pulang dari Piala Dunia 2026 Bawa Pulang Tas Mewah Dolce & Gabbana dan Rakun Awetan Seharga Rp 13 Juta
Selasa / 14-07-2026, 18:53 WIB
Fakta di Balik Video Nikita Mirzani Tunjukkan Fasilitas Wartelsus di Lapas: Bukan Ponsel Pribadi, Ini Penjelasan Lengkapnya
Selasa / 14-07-2026, 18:49 WIB
Pengiriman Stellantis di Amerika Utara Melonjak Berkat Kembalinya Hemi V8
Selasa / 14-07-2026, 18:49 WIB
Amran Targetkan Pendapatan Petani Kopi Tembus Rp30 Juta per Bulan
Selasa / 14-07-2026, 18:49 WIB
Kemacetan Parah di Jakarta Akibat Pembongkaran JPO Tendean
Selasa / 14-07-2026, 18:49 WIB
KPK Geledah Rumah Anggota BPK Bobby Rizaldi Terkait Suap Audit
Selasa / 14-07-2026, 18:43 WIB







