KPK Siap Supervisi Kejagung dalam Kasus Febrie Adriansyah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap melakukan koordinasi dan supervisi terhadap penanganan kasus dugaan korupsi mantan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang saat ini ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).
Selain Febrie, Kejagung juga menetapkan Don Ritto sebagai tersangka dalam kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan koordinasi dan supervisi merupakan hal yang lazim dilakukan KPK dengan aparat penegak hukum lain.
"Dalam konteks koordinasi dan supervisi ini juga sudah sering kami lakukan, sejumlah perkara baik di pusat maupun di daerah banyak yang kami koordinasikan ketika aparat penegak hukum mengalami kendala atau memerlukan bantuan dukungan dari KPK," kata Budi di Jakarta, Senin (13/7).
Ia mencontohkan, KPK dapat membantu menghadirkan ahli untuk memberikan pandangan dan analisis dalam proses penyidikan.
Budi menjelaskan pihaknya telah berdiskusi dengan Kortas Tipidkor Polri terkait mekanisme koordinasi dan supervisi perkara.
"Yang pasti pada saat sebelum konferensi pers di Polda Metro sebagaimana disampaikan pak Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK kemarin, bahwa memang sudah ada diskusi juga yang dilakukan antara KPK dengan kawan-kawan di Kepolisian," ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, KPK menyampaikan mekanisme suatu perkara dapat dikoordinasikan dan disupervisi.
Kewenangan Supervisi KPK
Supervisi merupakan kewenangan KPK untuk melakukan pengawasan, penelitian, dan penelaahan terhadap instansi yang berwenang memberantas korupsi, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan.
Kewenangan ini diatur dalam Pasal 6 huruf b dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU 30/2002 tentang KPK.
Dalam mekanisme tersebut, KPK dapat mengambil alih penyidikan atau penuntutan perkara korupsi yang ditangani Kepolisian atau Kejaksaan jika memenuhi syarat tertentu.
Syarat tersebut antara lain laporan masyarakat tidak ditindaklanjuti, proses lambat atau tersendat, terdapat hambatan sistemis, atau perkara berdampak luas.
Pengambilalihan dilakukan atas permintaan KPK setelah koordinasi, bukan secara sepihak.
Sebelumnya, Kortas Tipidkor Polri resmi melimpahkan penanganan tiga kasus dugaan korupsi dan TPPU ke Kejagung.
Pelimpahan dilakukan setelah penyidik menetapkan Don Ritto dan Febrie Adriansyah sebagai tersangka.
Update Terbaru
Koreksi Tajam Mengintai Harga Emas Menuju Level US$3.400
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Pramono Anung Pastikan Hutan Kota UI Tidak Berubah Fungsi Jadi Sekolah
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Dewan Direksi Nvidia Tutup Peluang Jensen Huang Pimpin Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB
Dilema Suku Bunga BI Hadapi Tekanan Rupiah dan Proyeksi Berbeda Ekonom
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB
Pilih Mana? Ini Perbedaan Bedak Marcks Active vs Classic Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Aturan Pakai Serum Wardah Sesuai Kulit agar Lembap Maksimal
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Waktu Tepat Minum Teh Hijau untuk Pencernaan Sehat
Rabu / 18-11-2026, 06:28 WIB
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Pixel foldable gaming mode hilang misterius setelah sempat dirilis
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Drama Sejarah Sword & Silence Soroti Perjuangan Negara Kecil di Antara Adidaya
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
JLR Siap Hadirkan Mobil Baru Defender Sport Versi Listrik Tahun Depan
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB






