Undang-Undang Perumahan Bipartisan Disahkan Tanpa Tanda Tangan Presiden
The 21st Century ROAD to Housing Act resmi menjadi undang-undang pada Jumat tengah malam, 10 Juli 2026, setelah lolos dari kedua kamar Kongres dengan suara mayoritas besar.
Undang-undang bipartisan ini merupakan upaya federal terbesar di bidang perumahan dalam satu generasi.
Namun, para ahli memperkirakan bahwa aturan ini tidak akan segera menurunkan biaya sewa atau kepemilikan rumah di Amerika Serikat.
Fokus pada Percepatan Konstruksi
Undang-undang yang baru ini berisi serangkaian langkah untuk mempercepat pembangunan guna mengatasi kekurangan perumahan nasional. Para ekonom saat ini memperkirakan defisit antara satu hingga enam juta unit rumah.
Kekurangan ini telah mendorong para pakar perumahan dari berbagai spektrum politik untuk mengadvokasi tindakan federal selama satu dekade terakhir.
Meskipun demikian, undang-undang ini kemungkinan tidak akan menghasilkan perubahan pasar yang cepat karena keterbatasan pendanaan federal dan struktur sektor real estat.
Pemerintah daerah dan negara bagian tetap memegang kendali atas peraturan zonasi yang menentukan lokasi pembangunan.
Sementara itu, faktor makroekonomi dan suku bunga terutama menentukan biaya hipotek.
Proses Pengesahan Tanpa Tanda Tangan
Jalur legislatif menuju pengesahan terjadi tanpa dukungan dari cabang eksekutif.
Presiden Trump menolak menandatangani RUU tersebut sebagai protes terhadap Senat Partai Republik mengenai tindakan pembatasan suara yang tidak terkait.
Namun, ia tidak menggunakan hak veto, sehingga RUU tersebut secara otomatis menjadi undang-undang 10 hari setelah diserahkan ke meja presiden.
Kelompok advokasi perumahan menyoroti pentingnya meloloskan undang-undang federal apa pun mengingat kebuntuan politik yang berkepanjangan mengenai masalah ini.
Laura Foote, direktur eksekutif YIMBY Action, mengatakan bahwa keberadaan undang-undang itu sendiri sudah berarti.
Kelompok advokasi yang berbasis di San Francisco itu mencatat bahwa para aktivis California menghabiskan satu dekade untuk melobi langkah-langkah guna memperluas pasokan perumahan.
Negara bagian tersebut sebelumnya telah merevisi undang-undang zonasi dan lingkungan, dengan langkah legislatif tambahan dijadwalkan untuk dievaluasi tahun ini dan tahun depan.
Update Terbaru
Raymond/Joaquin Alami Tren Negatif, Telan Empat Kekalahan Dini
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Kenali Gejala Dini Kanker Kulit Langka dari Benjolan dan Memar
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Aturan Lengkap Masuk Konser Guns N' Roses di Stadion Madya GBK
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Sudah Direm Tangan, Mobil Innova Ini Berjalan Sendiri Tanpa Sopir
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Ketegangan Meningkat Saat Iran Serang Radar Militer AS di Bahrain dan Fasilitas Kuwait
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Fakta Daging Kucing Masih Dikonsumsi di 4 Negara Ini
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Aksi Jual Asing Tekan Saham BBCA hingga Koreksi 1,79 Persen
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Daftar Pajak Terbaru Pembelian dan Buyback Emas Batangan Antam
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Seiring Koreksi Pasar Global
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Tanggapan Jensen Huang Terkait Kemungkinan Pimpin Kembali Nvidia
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Peran Strategis QRIS dan DEFA Perkuat Posisi Indonesia di ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Pendapatan Turun, BEI Minta Klarifikasi Kinerja MSKY
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Harga Emas Hari Ini, 18 November 2026: Antam Turun Rp1.000 per Gram, Buyback Ikut Melemah Rp6.000
Rabu / 18-11-2026, 09:01 WIB






