Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal meminta Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk turun tangan mengatasi persoalan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Tidore Kepulauan, Maluku Utara.

Permintaan itu disampaikan Cucun usai pertemuan antara Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional (GTKN) dan Wamendagri Ribka Haluk di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (9/7).

>>> Prabowo Terima Kunjungan Tiga Mantan PM Thailand di Danantara

"Kita mengimbau tadi juga sampaikan kepada Ibu Ribka, 'Bu, tolong itu yang kasus di Tidore itu, Kemendagri bisa turun tangan bisa membantu menangani terkait gejolak yang ada terkait P3K ini'," kata Cucun.

Cucun juga meminta pemerintah daerah lain tidak merumahkan PPPK karena persoalan anggaran. Ia menegaskan persoalan anggaran harus dibantu pemerintah pusat.

"Harus segera tolong difasilitasi oleh pemerintah pusat, sehingga nanti sampaikan butuh berapa waktu lama sampai ada kepastian mereka juga nanti kalau misalkan P3K-nya ini paruh waktu, atau tadi P3K-nya yang sudah penuh waktu ada tunjangan kinerjanya harus dibebankan nanti di daerah, sampaikan oleh Kemendagri nanti di nasional, di pusat itu supaya ini tidak menjadi beban daerah juga," katanya.

Demo PPPK di Tidore

Sebelumnya, massa PPPK di Tidore Kepulauan menggelar demonstrasi menolak dirumahkan. Mereka menuntut Pemkot mencari solusi atas nasib mereka.

>>> Rekan Setim Puji Habis-habisan Bellingham yang Bersinar di Piala Dunia

Aksi demonstrasi berlangsung di halaman Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan, Senin (6/7) sekitar pukul 08.30 WIT.

Aksi tersebut diikuti oleh seluruh PPPK serta PPPK paruh waktu.

Salah satu PPPK berinisial NY (35) mengungkapkan kekhawatirannya jika dirumahkan. "Kalau dirumahkan, bagaimana dengan torang (kami) punya utang di bank?

Karena sebagian besar torang (kami) punya SK ini sudah digadaikan di bank, saya sendiri punya SK sudah digadai di bank untuk kebutuhan bangun rumah," ujarnya.

>>> PN Medan Beri Pemaafan Hakim ke Dua Terdakwa Kasus BBM Subsidi

Menanggapi aksi tersebut, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen mengambil kebijakan tidak merumahkan para pegawai PPPK. Namun, ia akan memangkas separuh dari pendapatan para pegawai.