Pemerintah membuka peluang menjadikan Bali sebagai lokasi Pusat Finansial Internasional (PFI), sementara Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dinilai belum memiliki ekosistem yang memadai.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kawasan IKN saat ini masih belum memenuhi karakteristik yang dibutuhkan sebagai pusat keuangan berskala global.

>>> Asus Luncurkan Speaker Bluetooth 10W dengan Bluetooth 6.0 dan Baterai 10 Jam

Menurutnya, sebuah pusat finansial internasional harus ditopang aktivitas ekonomi yang dinamis dan lingkungan perkotaan yang hidup.

"Mungkin enggak, (IKN) terlalu sepi," kata Purbaya kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Purbaya menjelaskan, pemerintah masih mengkaji sejumlah lokasi yang dinilai lebih siap untuk menjadi pusat keuangan internasional.

Bali menjadi salah satu kandidat yang dipertimbangkan karena dinilai memiliki ekosistem yang lebih matang bagi pelaku usaha dan investor global.

"Bali menjadi salah satu alternatif, tetapi masih ada beberapa titik lain yang juga dipertimbangkan. Yang jelas, kita akan mencari tempat yang paling nyaman bagi investor internasional," ujarnya.

Meski demikian, pemerintah belum menetapkan lokasi final PFI. Kajian masih berlangsung dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kesiapan infrastruktur, kemudahan investasi, konektivitas, hingga ekosistem bisnis.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal adanya penyesuaian arah kebijakan.

Sebelumnya, IKN diproyeksikan memiliki klaster pusat keuangan nasional dan sejumlah bank milik negara telah menyatakan komitmen membangun kantor operasional di kawasan tersebut pada 2026.

Namun, menurut pemerintah, keberadaan gedung perkantoran dan infrastruktur fisik saja belum cukup untuk membentuk pusat finansial kelas dunia.

Aktivitas ekonomi yang tinggi, ketersediaan layanan pendukung, serta daya tarik bagi investor dan talenta global dinilai menjadi faktor yang sama pentingnya.