Ketua DPRD Jawa Barat (Jabar) Buky Wibawa menegaskan bahwa DPRD belum menyetujui perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda atau Sunda.

Ia meluruskan bahwa banyak masyarakat salah memahami sikap DPRD setelah rapat kerja Komisi I bersama koordinator dan pendukung usulan perubahan nama.

>>> Timnas Indonesia U-17 Bantai Malaysia 3-0 di Uji Coba Kedua

"Banyak yang menangkap bahwa DPRD ini setuju. Menurut saya tingkatannya belum.

Setuju itu dalam artian setuju untuk dibahas, bukan setuju untuk diganti," kata Buky, Senin awal pekan ini.

Menurut Buky, posisi DPRD saat ini sebatas menjalankan fungsi kelembagaan untuk menerima dan membahas aspirasi masyarakat.

Ia menegaskan pembahasan usulan tersebut masih berada pada tahap awal dan perjalanannya masih sangat panjang.

Sekalipun nantinya memperoleh persetujuan di tingkat DPRD dan Pemprov Jabar, keputusan akhir tetap berada di pemerintah pusat.

>>> NCT 127 Umumkan Album Full Ketujuh dan Tur Dunia Kelima Sambut 10 Tahun

Aspek Sosiologis dan Respons dari Cirebon

Buky mengapresiasi niat para tokoh yang mengusulkan perubahan nama karena dilandasi semangat menjaga identitas dan sejarah Sunda.

Namun, ia menekankan bahwa aspek sosiologis menjadi tantangan terbesar karena Jawa Barat dihuni beragam kelompok budaya dan etnis.

Dari segi etnis lokal di Jabar bukan hanya Sunda, melainkan juga Betawi, Cirebon, Indramayu, hingga Jawa.

Ia mengaku telah menerima berbagai respons, termasuk dari tokoh Cirebon yang mengaitkan wacana perubahan nama dengan keinginan pembentukan daerah otonomi baru.

Buky juga membantah anggapan yang menghubungkan peringatan Milangkala Tatar Sunda yang digelar Pemprov Jabar dengan wacana pergantian nama provinsi.

>>> Nintendo Konfirmasi Switch Original Tetap Dijual di Luar Eropa, Hentikan Penjualan di Eropa pada 2027

"Bukan berarti juga Gubernur kemarin bikin acara peringatan Milangkala Tatar Sunda itu beririsan dengan keinginan Gubernur mengganti nama Jawa Barat jadi Tatar Sunda, saya kira enggak, enggak ada hubungannya," ujarnya.