DPRD Jawa Barat mendukung rencana reaktivasi Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung untuk penerbangan komersial.

Namun, mereka meminta pemerintah menyiapkan skema agar kebijakan itu tidak menggerus keberlangsungan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka.

>>> Menlu Ungkap Alasan Dubes RI Tak Bisa Masuk Prosesi Penghormatan Ayatollah Ali Khamenei

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat MQ Iswara mengatakan pengoperasian kembali Bandara Husein harus dibarengi strategi optimalisasi Kertajati.

Hal itu diperlukan karena BIJB dibangun dengan investasi besar dan pengelolanya masih menanggung kewajiban pembayaran cicilan serta bunga.

“Kami menyambut baik Bandara Husein Sastranegara kembali melayani penerbangan komersial.

Meski demikian, pemerintah juga harus memastikan BIJB Kertajati tetap optimal agar investasi yang telah dikeluarkan tidak sia-sia,” kata Iswara di Bandung, Senin (6/7/2026).

Proyek Strategis Sejak 2012

Menurut Iswara, Kertajati merupakan proyek strategis Jawa Barat yang mulai diperjuangkan sejak 2012, dari pembebasan lahan hingga pembangunan infrastruktur pendukung.

Bandara itu semula diproyeksikan sebagai gerbang penerbangan internasional utama di Jawa Barat sekaligus penunjang Pekan Olahraga Nasional XIX 2016.

Namun, pembangunan BIJB dan akses Jalan Tol Cisumdawu belum rampung saat Jawa Barat menjadi tuan rumah PON 2016.

Kondisi tersebut membuat bandara belum dapat dimanfaatkan sesuai rencana awal.

“Sekarang BIJB Kertajati sudah berdiri, dan investasi yang dikeluarkan sangat besar. Bahkan perusahaan pengelola bandara masih memiliki kewajiban membayar cicilan dan bunga.

>>> Vivo Luncurkan Dua Ponsel Entry-Level dengan Snapdragon 4 Gen 2 dan Baterai 7.200 mAh

Oleh karena itu harus ada solusi yang tepat bagi semua pihak,” ujarnya.

DPRD Jabar mendorong pemerintah menyusun skema pembagian peran antara Bandara Husein Sastranegara dan Kertajati. Tujuannya agar akses penerbangan masyarakat tetap tersedia tanpa mengabaikan aset strategis pemerintah daerah.