Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meluapkan protesnya kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Ia mengaku kesulitan mendapatkan respons atas permintaan pertemuan yang sudah diajukan tiga kali.

>>> QCY Luncurkan Crossky C50i, Earbuds Clip-On dengan Hi-Res Audio dan LDAC

Pertemuan tersebut rencananya membahas pengenaan pajak pada pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) yang dinilai memberatkan buruh.

Said menyebut permohonan pertemuan itu diajukan secara formal dalam kapasitasnya sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

"Sudah dua kali, tiga kali saya minta ketemu Menteri Purbaya sebagai Penasihat Khusus Presiden, tapi enggak direspons. Alasannya suruh bikin surat.

Oke lah kita bikin surat, jawabannya lagi di luar kota. Ah, ini mah menghindar saja lah," ujar Said dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (6/7/2026).

Ia membantah klaim Menkeu Purbaya yang menyebut dirinya tidak pernah mengirim surat resmi. Said menegaskan permohonan pertemuan telah dilakukan secara formal.

Kritik Kebijakan Pajak yang Tidak Adil

Dalam kesempatan tersebut, Said mendesak pemerintah menghapus pajak atas pencairan JHT dan pesangon, serta menuntut tarif diturunkan menjadi 0%.

>>> Kreator Bayonetta Sebut Kesuksesan Capcom Berkat Dorongan Ciptakan IP Baru

Ia menilai pengenaan pajak pada dana JHT sangat membebani pekerja, terutama di tengah maraknya gelombang PHK.

Said mengkritik kebijakan tersebut sebagai bentuk penarikan pajak ganda (double tax) yang tidak adil bagi buruh.

Ia membandingkan perlakuan istimewa perpajakan yang diterima pengusaha besar dengan beban yang dipikul pekerja.

"Orang-orang kaya, pengusaha-pengusaha besar dapat tax holiday atau pembebasan pajak. Tax amnesty, uang-uang haram yang triliun-triliunan tidak kena pajak.

Masa keringat buruh dikenain pajak? JHT, pesangon, THR habis untuk ongkos, kena pajak lagi," kritik Said tajam.

Pihaknya menuntut pemerintah memberikan perlakuan adil secara ekonomi dengan membebaskan pajak pesangon dan JHT bagi pekerja kelas bawah.

>>> CEO Xbox Akui Margin Bisnis 3-10 Kali Lebih Rendah dari Pesaing

Setidaknya, kebijakan itu berlaku sampai kondisi perekonomian nasional pulih secara merata.