Said Iqbal Kesulitan Temui Menkeu Purbaya Bahas Pajak JHT
Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan kesulitannya bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Ia ingin membahas usulan penghapusan pajak pencairan Jaminan Hari Tua (JHT).
"Saya maaf ya, melalui kawan-kawan media nih. Udah dua kali, tiga kali saya minta ketemu Menteri Purbaya sebagai Penasihat Khusus Presiden.
Tapi enggak direspons," ujar Said di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (6/7).
Ia menegaskan posisinya setingkat menteri, sehingga pertemuan seharusnya bisa dilakukan secara setara.
"Saya dengan Pak Purbaya kan sejajar. Karena saya minta ketemu dia sebagai Penasihat Khusus Presiden, bukan sebagai KSPI.
Saya setingkat Menteri, beliau Menteri. Maka bukan seperti seseorang yang di luar pemerintahan," ungkap Said.
Usulan Penghapusan Pajak JHT
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu menolak pajak pencairan JHT karena dianggap memberatkan pekerja di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
"Itu tabungan sosial, masa negara tega orang nabung, keringetnya buruh, darahnya buruh, nabung kemudian dipotong pajak yang Rp50 juta ke atas (dipotong) 5 persen, di bawah Rp50 juta (dipotong) 0 persen," paparnya.
Said bersedia membahas kembali pajak JHT jika ekonomi sudah membaik. Namun saat ini ia meminta pajak JHT dan pesangon menjadi 0 persen.
Menurutnya, upah pekerja sudah dipotong PPh 21, sehingga pemotongan pajak saat pencairan JHT merupakan pajak berganda.
Usulan penghapusan pajak JHT merupakan bagian dari mitigasi untuk menekan gelombang PHK.
Langkah lain mencakup pencegahan relokasi industri, memastikan pembayaran pesangon, dan merevisi aturan outsourcing.
Said menilai ancaman PHK masih ada akibat perlambatan ekonomi global, daya beli melemah, dan relokasi produksi.
"Ancaman PHK memang masih ada di depan mata. Tetapi pemerintah bersama serikat buruh tidak tinggal diam.
Kami memilih turun langsung ke lapangan untuk melakukan mitigasi agar PHK dapat dicegah.
Kalau pun PHK tidak bisa dihindari, maka hak-hak pekerja harus dipastikan dibayar sesuai ketentuan," tandas Said.
Update Terbaru
Ketahui Perbedaan Facial Wash dan Facial Foam Agar Tidak Keliru
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global dengan Layar 3000 Nit dan Baterai 14 Hari
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
What a Boss Wants Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Retaknya Armor Sempurna Kwon Do Hyuk
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Saudara kembar nikahi sepupu bersamaan di Vietnam curi perhatian
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ubah Ponsel Jadi Mesin Produktivitas Tanpa Sentuh dengan Perintah Gemini
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Galaxy Tab S11 Ultra Diskon Rp 400 Dolar Amerika
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ford Siapkan Truk Pikap Menengah Baru pada 2027 untuk Saingi Produk Tiongkok
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Trump puji Prabowo Subianto di KTT AS-ASEAN sebagai sosok pemalu
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Negara Bebas Visa Jangka Panjang untuk Pemegang Paspor RI
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Terlibat Penyadapan Presiden, Dua Perwira Tinggi Polri Resmi Dipecat
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Happy Anding Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Batas Kemampuan dan Keputusan Krusial Tae Gu
Rabu / 18-11-2026, 07:16 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di Hong Kong Open Hari Ini: Ujian Berat Menanti
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Mental Desta Runtuh Gara-Gara Pertanyaan Anak Soal Sumber Uang
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Polemik Ijazah Anggota DPR, KPU Nyatakan Seluruh Legislator Penuhi Standar
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB






