DPRD Jabar Sampaikan Aspirasi Ekonomi ke DPR RI, Soroti Daya Beli dan Pengangguran
DPRD Jawa Barat telah menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat kepada DPR RI, mencakup isu pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga energi, kemiskinan, pengangguran, hingga kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna mengatakan aspirasi tersebut merupakan hasil aksi penyampaian pendapat sepanjang Juni 2026 dan telah ditindaklanjuti melalui surat resmi ke DPR RI.
"Kami telah menerima, menampung, dan menindaklanjuti berbagai aspirasi yang berkaitan dengan isu-isu ekonomi nasional yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat," kata Buky didampingi Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Acep Jamaludin, Kamis (26/6/2026).
Menurut Buky, stabilitas ekonomi nasional menjadi faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat.
Masukan terkait pelemahan rupiah dan tantangan kedaulatan ekonomi telah diteruskan untuk menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan.
DPRD Jawa Barat juga menyoroti dampak kenaikan harga energi dan bahan bakar minyak terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
"Kebijakan energi harus tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat, terutama kelompok menengah dan berpenghasilan rendah yang paling rentan terhadap tekanan inflasi," ujarnya.
Aspirasi yang diterima juga menyoroti kemiskinan dan pengangguran.
DPRD Jabar mendorong kebijakan yang mampu menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kualitas SDM melalui akses pendidikan yang merata.
Di bidang sosial, masyarakat meminta evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih tepat sasaran, khususnya bagi ibu hamil dan anak-anak.
Buky mengatakan seluruh aspirasi yang diterima pada 11 Juni 2026 telah disampaikan ke DPR RI.
Aspirasi tambahan dari organisasi mahasiswa pada 22 Juni 2026 juga telah diteruskan sebagai bahan pertimbangan kebijakan nasional.
Selain isu ekonomi, aspirasi mencakup evaluasi regulasi TNI dan Polri, percepatan RUU Perampasan Aset, penguatan HAM, kebebasan beragama, serta penanganan persoalan sosial dan lingkungan.
Buky menegaskan partisipasi mahasiswa, aktivis, dan masyarakat merupakan bagian penting dalam memperkuat demokrasi dan mengawal pembangunan yang inklusif.
"DPRD Jawa Barat berharap berbagai masukan masyarakat dapat berkontribusi dalam memperkuat stabilitas ekonomi nasional, menjaga daya beli, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pemerataan kesejahteraan di Jawa Barat dan Indonesia," katanya.
Update Terbaru
Peran Partai Koalisi dalam Pengusulan Cawapres Menurut Gerindra
Rabu / 18-11-2026, 11:00 WIB
Putin Sambangi China Ikuti KTT APEC serta Pertemuan Tiga Negara
Rabu / 18-11-2026, 11:00 WIB
Sanksi Perusahaan yang Mengabaikan BPJS Ketenagakerjaan
Rabu / 18-11-2026, 11:00 WIB
Pergerakan Rupiah Menguat Pagi Ini Ikuti Tren Mata Uang Asia
Rabu / 18-11-2026, 11:00 WIB
Timnas Indonesia U-17 Lolos ke Piala Asia U-17 2027 usai Bantai Afghanistan 4-0
Rabu / 18-11-2026, 10:59 WIB
Belajar dari Denmark, Insentif Mobil Listrik Disiapkan Bagi Warga Berpenghasilan Rendah
Rabu / 18-11-2026, 10:56 WIB
Argentina Lumat Kosta Rika 7-0 Lewat Aksi Gemilang Nico Paz dan Julian Alvarez
Rabu / 18-11-2026, 10:56 WIB
Mantan Pimpinan Nvidia Jensen Huang Nyatakan Siap Kembali Berkuasa
Rabu / 18-11-2026, 10:56 WIB
Polisi Geledah Rumah Irjen Eko Hadi Terkait Penyelidikan Makar
Rabu / 18-11-2026, 10:56 WIB
Aturan Memilih Kadar Retinol 0,01 Persen Khusus Perawatan Kulit Sensitif
Rabu / 18-11-2026, 10:49 WIB
Jumlah Badak Jawa di Ujung Kulon dan Wacana Relokasi Habitat Baru
Rabu / 18-11-2026, 10:49 WIB
Strategi pakai bedak agar riasan kulit berminyak tahan lama dan glowing
Rabu / 18-11-2026, 10:49 WIB






