Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meluapkan kekesalannya terhadap PT PLN (Persero) terkait pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa.

Bahlil menilai perusahaan itu terlambat mengantisipasi persoalan pasokan batu bara yang menjadi salah satu faktor terganggunya sistem kelistrikan.

Menurut Bahlil, persoalan yang terjadi bukan semata-mata karena kurangnya pasokan batu bara nasional. Pemerintah telah menjamin ketersediaan pasokan melalui skema Domestic Market Obligation (DMO).

PLN memiliki kebutuhan batu bara sekitar 154 juta metrik ton per tahun. Sementara dari kewajiban DMO, perusahaan berpotensi mendapatkan pasokan hingga 180-190 juta metrik ton.

"Sudah ada komitmen pasokan sekitar 160 juta sampai 170 juta ton.

Yang sudah dikontrak mereka mencapai 134 juta ton dan beberapa hari lalu sudah naik menjadi 141 juta ton," kata Bahlil.

Namun, pasokan tersebut justru disebut mulai menipis pada pertengahan tahun. Bahlil menilai kondisi itu tidak masuk akal mengingat kebutuhan tahunan masih jauh dari batas konsumsi.

Ia menegaskan persoalan utama bukan hanya volume, melainkan kualitas batu bara yang diterima pembangkit listrik.

Batu bara kalori tinggi untuk pencampuran tidak tersedia dalam jumlah ideal sehingga konsumsi bahan bakar lebih besar.

Meski demikian, Bahlil menilai persoalan tersebut seharusnya bisa diantisipasi sejak awal melalui perencanaan operasional yang lebih matang dari PLN.

"Nah kalau pemerintah sudah memberikan domestic market obligation, teknisnya kan ada di perusahaan. Jangan air sudah sampai di batang leher baru teriak," tegasnya.

Bahlil mengaku turun langsung mengawasi penyelesaian persoalan tersebut dalam beberapa pekan terakhir. Ia bahkan menyebut dirinya kini bertindak layaknya manajer proyek untuk memastikan sistem kelistrikan kembali stabil.

Pemerintah terus mengevaluasi tata kelola pasokan energi agar pemadaman bergilir yang meresahkan masyarakat Jawa tidak terulang.