DJP Tegaskan Fasilitas Pajak UMKM Omzet di Bawah Rp500 Juta Tetap Bebas PPh, Batas Waktu Dihapus
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih berlaku.
Pemerintah meminta pelaku usaha tidak terpengaruh informasi keliru mengenai perubahan atau penghapusan insentif perpajakan untuk sektor UMKM.
Penyuluh Pajak Ahli Muda Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, Monica Christina Panjaitan, mengatakan kebijakan perpajakan UMKM saat ini tidak mengalami perubahan mendasar.
"Sejauh ini sebenarnya untuk yang lingkup UMKM itu tidak ada (perubahan). Namun memang ada penambahan-penambahan sedikit.
Ini penambahan ini untuk memberikan rasa keadilan," kata Monica dalam diskusi di Jakarta.
Bebas Pajak untuk Omzet di Bawah Rp500 Juta, Wajib Catat Omzet
Monica menjelaskan pemerintah tetap memberikan fasilitas pembebasan PPh bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki omzet hingga Rp500 juta dalam satu tahun.
Meski memperoleh fasilitas tersebut, pelaku UMKM diwajibkan melakukan pencatatan omzet secara rutin sebagai dasar perhitungan dan pembuktian saat memanfaatkan insentif perpajakan.
"Bapak dan Ibu jangan lupa untuk melakukan pencatatan.
Peredaran bruto per hari, per bulan, tetap harus dilakukan pencatatan untuk mendapatkan fasilitas UMKM yang di bawah Rp500 juta tersebut," tegas Monica.
Menurutnya, pencatatan omzet menjadi syarat penting agar pelaku usaha dapat membuktikan besaran peredaran bruto ketika menyampaikan kewajiban perpajakan.
Batas Waktu Tarif PPh Final 0,5 Persen Dihapus
Wajib pajak orang pribadi maupun perseroan perorangan yang memiliki omzet di atas Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar per tahun tetap dikenai PPh Final sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto.
Monica menjelaskan pemerintah kini telah menghapus pembatasan jangka waktu penggunaan tarif PPh Final 0,5 persen bagi wajib pajak orang pribadi dan perseroan perorangan.
"Kalau dulu untuk wajib pajak orang pribadi itu dibatasi (jangka waktunya). Sekarang untuk wajib pajak orang pribadi dan PT perseorangan tidak ada lagi jangka waktunya," ujarnya.
Dengan dihapusnya batas waktu tersebut, pelaku usaha dapat terus memanfaatkan tarif PPh Final 0,5 persen selama omzet tahunannya masih berada di bawah Rp4,8 miliar.
Kebijakan ini diharapkan memberikan kepastian hukum sekaligus mempermudah kepatuhan perpajakan bagi pelaku UMKM.
Update Terbaru
Toyota Land Cruiser 300 Disulap Jadi Kendaraan Ekspedisi, Ground Clearance Naik 40 mm
Rabu / 18-11-2026, 12:37 WIB
Klarifikasi TMK usai Buat Anak Menangis: Borong Donat Kunafa Hanya Candaan, Klaim Sudah Berdamai
Rabu / 18-11-2026, 12:36 WIB
Agenda Global MSP 2026 Bali Pertemukan Pakar Bahas Tata Ruang
Rabu / 18-11-2026, 12:35 WIB
Aset Pemerintah Belum Diasuransikan, OJK Ingatkan Risiko Beban APBN
Rabu / 18-11-2026, 12:35 WIB
Chery J6T CSH Siap Meluncur Masuki Segmen SUV Medium Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 12:35 WIB
Potongan Film Twilight Kembali Viral Kaitkan Robert Pattinson 007
Rabu / 18-11-2026, 12:35 WIB
Alasan Tia Mariatul Kibtiah Batasi Kolom Komentar Terungkap, Akui Banyak yang Lakukan Doxing
Rabu / 18-11-2026, 12:31 WIB
Kabar Baik buat Pelajar Indonesia, Hakim AS Anulir Pembatasan Visa Pelajar
Rabu / 18-11-2026, 12:30 WIB
Klarifikasi Mensos Terkait Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat dan Hutan Kota UI
Rabu / 18-11-2026, 12:28 WIB
Komitmen Zero Waste, MIND ID Manfaatkan 6,8 Juta Ton Sisa Produksi
Rabu / 18-11-2026, 12:28 WIB
Duel Spesifikasi Samsung Galaxy S26 Ultra dan iPhone 18 Pro Max
Rabu / 18-11-2026, 12:28 WIB
Produk Parfum Dijual di SPBU, David Beckham Tuntut Perusahaan Coty Rp748 Miliar
Rabu / 18-11-2026, 12:28 WIB
Oknum Guru SMPN Surabaya Dinonaktifkan Usai Pemeriksaan Haid Siswi, Alasannya Melatih Kejujuran
Rabu / 18-11-2026, 12:25 WIB






