Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) bukanlah supermarket atau sekadar tempat berbelanja. Koperasi ini merupakan bagian dari infrastruktur yang dibangun oleh Presiden Prabowo.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan bahwa koperasi tersebut akan menjadi pusat pelayanan publik di desa.

Layanannya mencakup pembayaran listrik hingga penyaluran berbagai bantuan pemerintah.

"Kopdes itu bukan supermarket, bukan. Kopdes itu infrastruktur pemerintah untuk memotong rantai pasok," ujar Zulhas, Minggu (5/7).

Fungsi utama koperasi adalah memperpendek jalur distribusi. Dengan demikian, berbagai program pemerintah bisa langsung diterima masyarakat tanpa rantai distribusi yang panjang.

Zulhas mencontohkan penyaluran bantuan beras kepada masyarakat berpenghasilan rendah akan melibatkan koperasi sebagai ujung tombak distribusi.

Selain itu, bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), alat dan mesin pertanian (alsintan), subsidi pupuk, dan gas juga akan disalurkan melalui koperasi.

"PKH, bantuan alsintan dan semua bantuan pemerintah nanti di-drop ke Kopdes. Kopdes yang bagikan ke masyarakat.

Bayar listrik dan bayar telepon nanti di Kopdes. Yang subsidi pupuk dan gas nanti dijual di Kopdes," jelas Zulhas.

Dengan konsep ini, masyarakat tidak hanya datang ke koperasi untuk kebutuhan pokok, tetapi juga mengakses layanan administrasi dan pembayaran sehari-hari.

Koperasi juga akan berfungsi sebagai offtaker atau pembeli hasil produksi masyarakat.

Ketika harga gabah atau hasil tangkapan nelayan turun di bawah harga yang ditetapkan pemerintah, koperasi akan membeli hasil produksi tersebut.

Hal ini agar petani dan nelayan tetap memperoleh pendapatan yang layak.

Menurut Zulhas, model ini diharapkan mampu memotong rantai pasok sekaligus memperkuat posisi tawar masyarakat desa terhadap pasar.

Pemerintah menargetkan sekitar 40 ribu Koperasi Desa Merah Putih dapat mulai beroperasi pada Oktober 2026.