Pemerintah Indonesia mengakui bahwa sejumlah Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) masih dalam tahap pembangunan dan belum dapat beroperasi sepenuhnya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah kini fokus menyelesaikan sekitar 40 ribu unit koperasi hingga akhir tahun 2026.

>>> Antisipasi Lonjakan Populasi Lansia 2045, Bank Mantap Siapkan Produk Reverse Mortgage

"Sekarang kita fokus 40 ribu akan diselesaikan. Saya sudah rapat dengan Bapan dan seluruh kementerian terkait.

Fokus tahun ini untuk 40 ribu," kata Zulkifli Hasan, dikutip Minggu (5/7).

Menurut Zulhas, proses pembentukan kelembagaan koperasi masih berjalan sehingga masyarakat belum bisa memanfaatkan seluruh layanan yang direncanakan.

"Koperasinya belum jadi, akan jadi nanti September. Managernya itu selesai September, berarti akan beroperasi Oktober kira-kira baru mulai," ujarnya.

Pemerintah saat ini sedang menyelesaikan berbagai aspek kelembagaan, mulai dari pembentukan organisasi hingga penyiapan sumber daya manusia yang akan mengelola koperasi di tingkat desa.

>>> Moto G77 Power vs Moto G77: 7 Perbedaan Utama yang Perlu Diketahui

Target pemerintah, seluruh proses administrasi dan penunjukan manajemen selesai pada September. Koperasi yang telah dibangun diharapkan mulai menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat pada bulan berikutnya.

Peran Strategis Koperasi Desa Merah Putih

Selain membangun kelembagaan, pemerintah juga menyiapkan peran strategis koperasi dalam mendukung distribusi berbagai program nasional.

Ke depan, koperasi akan menjadi ujung tombak pemerintah dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat sekaligus memperkuat rantai distribusi pangan dan hasil produksi desa.

Zulhas mengatakan koperasi tersebut nantinya juga berperan sebagai pembeli hasil panen petani maupun hasil tangkapan nelayan ketika harga pasar jatuh di bawah harga acuan pemerintah.

Sebagai contoh, apabila harga gabah turun di bawah Rp6.500 per kilogram atau harga ikan nelayan berada di bawah standar yang ditetapkan, koperasi akan membeli hasil produksi masyarakat agar pendapatan petani dan nelayan tetap terjaga.

>>> JIPS 2026 Digelar di PIK 2, Hadirkan Edukasi Satwa Hingga Kompetisi Anjing

Dengan skema tersebut, pemerintah berharap keberadaan koperasi ini tidak hanya menjadi lembaga ekonomi desa, tetapi juga instrumen untuk menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput.