Pengangkatan sejumlah komisaris di BUMN dari kalangan nonkorporasi terus memicu perdebatan publik.

Beberapa nama yang baru menduduki kursi komisaris dinilai lebih dekat dengan unsur politik atau figur publik, bukan latar belakang profesional korporasi.

>>> 6 Alasan Drakor Agent Kim Reactivated Raih Rating Tinggi

Sorotan mencuat setelah asisten Raffi Ahmad, Mufli Ananda, ditunjuk sebagai Komisaris PT Krakatau Posco.

Selain itu, relawan pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Ginka Febriyanti Ginting, dipercaya menjadi Komisaris PT Pertamina Retail.

Rangkaian pengangkatan ini memunculkan anggapan bahwa jabatan komisaris BUMN sarat dengan balas jasa politik.

Tanggapan Pemerintah

Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, Muhammad Qodari, memberikan penjelasan menanggapi polemik tersebut.

Ia menilai komisaris memiliki fungsi strategis untuk mengawal arah perusahaan dan memastikan kebijakan pemerintah sebagai pemegang saham berjalan sesuai tujuan.

>>> Bukan Mager, Rebahan Kini Jadi Tren Healing Gen Z untuk Hadapi Burnout

"Dari pengalaman saya sendiri, karena saya pernah menjadi Komisaris Pertamina Hulu Energi, sebetulnya keberadaan komisaris itu penting dan perlu untuk memberikan arahan sekaligus mengawal agenda-agenda pemerintah," kata Qodari, Sabtu (4/7/2026).

Menurutnya, sosok dari luar lingkungan korporasi justru bisa menghadirkan perspektif baru yang bermanfaat bagi perusahaan dalam mengambil keputusan strategis.

"Kita bisa membantu melihat alternatif-alternatif solusi karena kita datang dari latar belakang yang berbeda. Ada perspektif baru yang bisa dibawa ke dalam perusahaan," ujarnya.

Ia menjelaskan tugas komisaris tidak hanya mengontrol direksi, tetapi juga menyumbangkan ide dan strategi agar perusahaan berkembang lebih baik.

>>> Beasiswa MAUNG 2026 Depok: Kuota 200, Bantuan UKT hingga Lulus

Pernyataan ini menjadi respons pemerintah di tengah derasnya kritik terhadap komposisi komisaris BUMN yang dinilai lebih banyak diisi figur dari luar dunia bisnis.