Putusan Banding Dianggap Janggal, Kerry Riza Ajukan Kasasi ke MA
Kuasa hukum Muhammad Kerry Adrianto Riza (MKAR), Heru Widodo, menyatakan putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah mengandung sejumlah kejanggalan.
PT DKI Jakarta memperberat pidana tambahan berupa uang pengganti yang harus dibayar Kerry menjadi Rp13,4 triliun, naik dari putusan sebelumnya sebesar Rp2,9 triliun.
"Setelah membaca pertimbangan hukum majelis dan menerima salinan putusan, kami justru menemukan lebih banyak kejanggalan dibanding putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat," kata Heru di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (26/6/2026).
Heru menyatakan majelis hakim tingkat banding melakukan sejumlah kesalahan dalam penerapan hukum. Kerry telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) pada 22 Juni 2026.
Kejanggalan Prosedur Banding
Menurut Heru, PT DKI Jakarta mengabaikan ketentuan KUHAP baru karena tetap menerima memori banding jaksa yang melewati batas waktu tujuh hari.
"Yang sangat janggal adalah memori banding disampaikan penuntut umum lebih dari tujuh hari, tetapi tetap diterima dan tidak dinyatakan gugur," ujarnya.
Heru khawatir jika di pintu masuk saja hakim tinggi sudah mencederai aturan main, proses berikutnya juga akan menyimpang dari aturan.
Ia juga mempersoalkan pertimbangan hakim yang menyatakan hasil audit investigatif BPK sah berdasarkan asas presumptio iustae causa atau praduga keabsahan.
Menurutnya, audit investigatif BPK hanya mencakup periode 2018–2023, sedangkan kerja sama penyewaan terminal BBM Merak berlangsung sejak 2014 hingga 2024.
"Secara formil seharusnya audit itu tidak bisa digunakan. Karena hanya mencakup periode 2018 sampai 2023, maka hasilnya tidak nyata dan pasti," kata Heru.
Heru menilai majelis hakim tidak menguji secara materiil dasar perhitungan kerugian negara yang digunakan jaksa, termasuk tudingan kemahalan harga sewa dan metode perhitungan total loss.
"Pengadilan tinggi menelan mentah-mentah hasil audit investigatif BPK tanpa menguji apakah perhitungannya benar atau tidak," tegasnya.
Ia juga menyebut hakim tidak pernah membandingkan harga sewa untuk memastikan dugaan mark-up, serta tidak memeriksa apakah Terminal BBM Merak benar-benar tidak dapat dimanfaatkan sehingga menimbulkan total loss.
Update Terbaru
Anime Soara and the House of Monsters Gaet Dua Seiyuu Baru untuk 2027
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB
Batas Wakhir Penetapan UMP 2027 oleh Kepala Daerah Jatuh Pada Tanggal 21 November
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB
Solusi kipas angin tidak kencang karena debu dan komponen aus
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Menentukan Posisi Pintu Rumah dan Meja Kerja Pembawa Hoki Shio
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Ramalan Zodiak Paling Beruntung 18 November 2026 Bawa Kedamaian
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Respons DPR dan KPU soal Petisi Verifikasi Ijazah Anggota Dewan
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Peran Vital Haaland Bawa Norwegia Tembus Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Nelayan Kepulauan Sangihe Ditemukan Selamat di Perairan Buol
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Karier dan Asmara Libra Serta Scorpio dalam Zodiak 18 November
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Baca Komik Lookism Chapter 634 Bahasa Indonesia, Jadwal Rilis dan Bocoran Kim Gap-ryong [25]
Rabu / 18-11-2026, 08:30 WIB
Kasus Bupati Kupang, Menteri HAM Jadwalkan Temui Keluarga Korban
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Penyelamatan Badak Jawa, Pemerintah Siapkan Lokasi Konservasi Alternatif
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Marak Gangguan Siber Melanda, Jaringan Rahasia NSA Ikut Mengalami Penurunan Sistem
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB






