Rp160 Miliar Diduga Tak Pernah Masuk Kas Daerah, Aktor Utama Korupsi Sungai Lalan Dibidik
Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi pungutan jasa pelayaran di Sungai Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin.
Setelah menetapkan seorang pejabat KSOP sebagai tersangka, kini penyidik membidik aktor utama di balik kebijakan yang diduga menjadi celah korupsi.
Kepala Kejati Sumsel, Ketut Sumedana, menyatakan fokus penyidikan tidak lagi hanya pada pelaksana di lapangan.
Penyidik mendalami pihak yang bertanggung jawab dalam penyusunan hingga pelaksanaan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 28 Tahun 2017.
"Kami fokus mencari pihak yang memperoleh keuntungan secara tidak sah sebelum menetapkan tersangka baru," kata Ketut.
Salah satu temuan penting adalah dugaan bahwa dana hasil pungutan jasa pemanduan kapal tongkang tidak pernah disetorkan ke kas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
Nilai kerugian negara diperkirakan mencapai Rp160 miliar, meski masih menunggu audit resmi BPKP.
Perbup 28/2017 Jadi Celah Korupsi
Kasus ini bermula dari Perbup Nomor 28 Tahun 2017 yang mewajibkan setiap kapal tongkang yang melintasi Jembatan Sungai Lalan menggunakan jasa kapal tunda sebagai pemandu.
Aturan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui kerja sama dengan operator swasta, CV R pada 2019 dan PT A pada 2024.
Operator memungut tarif sekitar Rp9 juta hingga Rp13 juta per kapal. Namun, hasil pungutan itu diduga tidak masuk sebagai pendapatan daerah.
Penyidik akan memeriksa seluruh pihak yang terlibat sejak penyusunan regulasi hingga pelaksanaan kebijakan. Langkah ini untuk mengungkap penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara dan menguntungkan pihak tertentu.
Kejati juga mendalami kemungkinan keterkaitan perkara ini dengan insiden robohnya jembatan di kawasan Sungai Lalan yang sempat menjadi perhatian publik.
Berawal dari Tersangka YK
Pengembangan perkara ini berawal dari penetapan YK, Kepala Wilayah Kerja Karang Agung KSOP Kelas I Palembang periode Mei 2025–Mei 2026, sebagai tersangka.
YK diduga menerima gratifikasi atau melakukan pemerasan terkait penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Surat Perintah Olah Gerak dari agen kapal.
Total uang yang diterima diperkirakan mencapai sekitar Rp1,2 miliar sepanjang Mei hingga Desember 2025.
Saat ini, Kejati Sumsel masih memeriksa saksi dan menunggu hasil audit BPKP sebelum menetapkan tersangka baru.
Update Terbaru
Fasilitas LNG Woodfibre di Kanada Terima Suntikan Dana US$ 140 Juta
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Kesenjangan ruang kelas ungkap PR besar mutu pendidikan
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Pelemahan Harga Emas Antam Hari Ini Beserta Daftar Ukurannya
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Rencana Pertemuan Puncak Putin, Xi, dan Trump di Sela KTT APEC
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Harga dan Spesifikasi Infinix Smart 20 vs Smart 20e, Pilih RAM 6GB atau Baterai Lebih Besar?
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
Anne Hathaway Dikaruniai Anak Ketiga Bersama Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
HYBE Jalin Kerja Sama Strategis dengan Creative Artists Agency untuk Perluas Jangkauan Global
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
ENHYPEN Rilis Single Baru I Want You Bawa Sisi Romantis Berbeda
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
P1Harmony Raih Posisi 4 di Billboard 200 Lewat Album BLOW UP
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Kadin dan Apindo Beri Syarat Terkait Kebijakan Dana Cadangan Pesangon
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Dino Patti Djalal Bahas Isu Global hingga Kebijakan Trump di CNN
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Borneo FC vs Manila Digger: Jam Tayang dan Info Siaran Langsung
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Bali Masuk Daftar Hitam Fodor's Travel Akibat Overtourism 2027
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Skin Barrier Rusak Bisa Dipulihkan Pakai 5 Bahan Skincare Ini
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB






