Namun, ia menilai biaya yang muncul akibat proses validasi biometrik seharusnya bisa ditekan karena program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional.

Menurut ATSI, semakin rendah biaya verifikasi yang dibebankan kepada operator, semakin besar peluang industri telekomunikasi untuk menjaga layanan tetap terjangkau.

in1

"Kalau ini program pemerintah mestinya murah atau kalau bisa Rp0. Bagus malah jadi murah untuk masyarakat juga kan," sambung Marwan.

Dari perhitungan ATSI, biaya riil proses validasi sebenarnya jauh lebih rendah.

Validasi NIK dan KK hanya memerlukan biaya sekitar Rp60 per transaksi, sedangkan validasi biometrik berbasis wajah sekitar Rp200.

Menjaga Internet Tetap Terjangkau

ATSI menilai biaya verifikasi yang lebih rendah akan sejalan dengan target pemerintah dalam memperluas akses broadband nasional.

Marwan mengatakan tujuan akhirnya bukan hanya registrasi pelanggan yang lebih aman, tetapi juga memastikan biaya layanan telekomunikasi tetap kompetitif.

"[Jika biayanya bisa gratis] Mensukseskan program broadband nasional untuk masyarakat, internet murah jadinya," lanjutnya.

Registrasi SIM card berbasis face recognition mulai diterapkan secara nasional sebagai bagian dari implementasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler.

Kebijakan ini berangkat dari maraknya kasus penipuan online yang memanfaatkan nomor seluler anonim. Mulai dari scam melalui WhatsApp, SMS phishing, hingga penyalahgunaan identitas untuk registrasi SIM card prabayar.

>>> PB IPSI Apresiasi Kejuaraan Pencak Silat Piala Presiden 2026

Dengan sistem verifikasi wajah yang terhubung ke data kependudukan, pemerintah berharap setiap nomor seluler benar-benar terdaftar atas identitas yang valid.