Harga DMO Batu Bara Dirombak, Ini Dampaknya bagi PTBA dan PLN
Pemerintah Indonesia tengah mengkaji ulang harga batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO).
Sejak 2017, harga DMO untuk sektor kelistrikan dipatok di level US$70 per ton.
Namun, kenaikan biaya produksi dalam beberapa tahun terakhir membuat harga tersebut dinilai tidak lagi sesuai dengan kondisi industri saat ini.
Revisi DMO Dinilai Mendesak
DMO merupakan kewajiban perusahaan tambang untuk memasok sebagian produksinya ke pasar domestik, terutama untuk pembangkit listrik PLN.
Selama hampir satu dekade, harga DMO tetap stagnan meskipun harga batu bara global sempat melonjak jauh di atas level tersebut.
Hal ini membuat margin keuntungan perusahaan tambang dari penjualan domestik menjadi lebih terbatas.
Pemerintah kini mempertimbangkan penyesuaian harga dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan industri dan keberlanjutan pasokan listrik nasional.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah sedang menghitung berbagai skenario agar PLN tetap terlindungi, namun pelaku usaha tidak terbebani oleh kenaikan biaya produksi.
Peluang Tambahan Pendapatan PTBA
Corporate Secretary PTBA Eko Prayitno menyatakan pihaknya menyambut baik rencana pemerintah untuk meninjau ulang harga DMO.
Bagi PTBA, revisi harga DMO berpotensi meningkatkan pendapatan secara signifikan.
Sebagai salah satu pemasok utama batu bara domestik, sebagian besar produksi perusahaan disalurkan ke PLN dan pembangkit listrik swasta dengan harga DMO.
Jika harga tersebut dinaikkan, maka rata-rata harga jual batu bara PTBA juga akan ikut meningkat.
Hingga Mei 2026, PTBA telah menyalurkan sekitar 8,1 juta ton batu bara DMO, atau hampir 48 persen dari target tahunan sebesar 17 juta ton.
Dengan volume sebesar itu, perubahan harga sekecil apa pun dapat berdampak langsung pada kinerja keuangan perusahaan.
Di Tengah Isu Pasokan Batu Bara
Rencana revisi harga DMO muncul di tengah sorotan terhadap pasokan batu bara untuk pembangkit listrik.
Komisi XII DPR RI sebelumnya menyoroti potensi kekurangan pasokan yang diperkirakan mencapai sekitar 22 juta ton pada 2026.
Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memengaruhi operasional pembangkit listrik dan stabilitas pasokan energi nasional.
Update Terbaru
Robert Pattinson Menjadi Pilihan Sempurna untuk Era Baru 007
Rabu / 18-11-2026, 02:49 WIB
Trailer Perdana 3 Body Problem Season 2 Ungkap Konflik Kosmik Epik
Rabu / 18-11-2026, 02:49 WIB
Aktor RPG Exodus Rasakan Beban Warisan Pengembang Eks BioWare
Rabu / 18-11-2026, 02:49 WIB
Fadia Tiwi Menang Dua Gim di Babak Pertama Hong Kong Open 2026
Rabu / 18-11-2026, 02:49 WIB
Rejuran Healer dan Rejuran i: Ketahui Perbedaan Sasaran Kulit Wajah
Rabu / 18-11-2026, 02:42 WIB
Brawijaya Hospital Perkuat Layanan Kesehatan Lewat Ekspansi Jaringan
Rabu / 18-11-2026, 02:42 WIB
Plastics & Rubber Indonesia 2026 Perkuat Rantai Pasok Manufaktur
Rabu / 18-11-2026, 02:42 WIB
Penyebab Penurunan Performa Vinicius Jr di Real Madrid Musim Ini
Rabu / 18-11-2026, 02:42 WIB
Aturan PTKP Dinilai Tak Relevan, Pemerintah Diminta Kaji Ulang
Rabu / 18-11-2026, 02:35 WIB
Ratusan Atlet Ikuti Ajang Berkuda Jabar Classic 2026 di Cibubur
Rabu / 18-11-2026, 02:35 WIB
Polda Sumsel Jalankan Green Policing untuk Pemulihan Lingkungan
Rabu / 18-11-2026, 02:35 WIB
MPR Tetapkan 9 Desember 2026 untuk Pemilihan Wapres Baru
Rabu / 18-11-2026, 02:35 WIB
Bintang Muda JJ Gabriel Putuskan Pisah dengan MU Demi Madrid
Rabu / 18-11-2026, 02:28 WIB
Pilihan Bedak Padat SPF 30 untuk Praktis Reapply Sunscreen di Luar Ruangan
Rabu / 18-11-2026, 02:28 WIB






