DPR Desak PLN Lindungi UMKM Terdampak Pemadaman Listrik, Minta Ada Kompensasi
Anggota Komisi VII DPR RI mendesak PT PLN (Persero) segera mengambil langkah konkret untuk melindungi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak pemadaman listrik berkepanjangan.
Pemadaman listrik massal dinilai bukan sekadar persoalan teknis, melainkan ancaman serius bagi ekonomi rakyat.
Gangguan listrik dalam durasi lama telah menimbulkan dampak besar, mulai dari penurunan omzet hingga kerusakan barang dagangan.
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKB, Siti Mukaromah, menegaskan pelaku usaha kecil tidak seharusnya menanggung kerugian sendiri akibat gangguan operasional tersebut.
"Pemadaman listrik ini sangat berdampak pada pelaku UMKM. Mereka yang sedang berjuang mempertahankan usaha justru harus menanggung kerugian akibat listrik padam dalam waktu lama.
Kondisi ini sangat memberatkan dan merugikan mereka," ujar Erma kepada wartawan di Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Legislator asal Jawa Tengah itu menyoroti dampak nyata di lapangan, terutama pada sektor jasa seperti fotokopi, percetakan, dan layanan digital yang langsung berhenti beroperasi saat listrik padam.
Akibatnya, mereka kehilangan potensi pendapatan harian.
Pelaku usaha kuliner, khususnya makanan beku (frozen food), menghadapi risiko lebih besar karena terganggunya mesin pendingin dapat menyebabkan produk rusak dan menimbulkan kerugian total.
"Usaha fotokopi hingga jasa digital sangat bergantung pada listrik. Ketika listrik padam, mereka tidak bisa melayani pelanggan.
Pelaku usaha frozen food juga sangat bergantung pada listrik untuk menjaga kualitas produknya. Jika pendingin tidak berfungsi, makanan bisa rusak dan kerugian tidak sedikit," jelasnya.
DPR Minta Evaluasi dan Kompensasi
Komisi VII DPR RI meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keandalan sistem distribusi listrik agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Erma juga mendorong PLN menyiapkan mekanisme kompensasi atau bantuan bagi UMKM yang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan.
"PLN harus memastikan keandalan pasokan listrik agar kejadian seperti ini tidak terus berulang.
Jika ada UMKM yang terdampak, harus ada bentuk tanggung jawab yang jelas, baik berupa kompensasi maupun langkah bantuan lainnya," pungkasnya.
Update Terbaru
Ford Siapkan Truk Pikap Menengah Baru pada 2027 untuk Saingi Produk Tiongkok
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Trump puji Prabowo Subianto di KTT AS-ASEAN sebagai sosok pemalu
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Negara Bebas Visa Jangka Panjang untuk Pemegang Paspor RI
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Terlibat Penyadapan Presiden, Dua Perwira Tinggi Polri Resmi Dipecat
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Happy Anding Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Batas Kemampuan dan Keputusan Krusial Tae Gu
Rabu / 18-11-2026, 07:16 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di Hong Kong Open Hari Ini: Ujian Berat Menanti
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Mental Desta Runtuh Gara-Gara Pertanyaan Anak Soal Sumber Uang
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Polemik Ijazah Anggota DPR, KPU Nyatakan Seluruh Legislator Penuhi Standar
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Peluang Reli IHSG Hari Ini Disertai Deretan Rekomendasi Saham Unggulan Analis
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Erling Haaland Lebih Produktif dari Mbappe di Timnas Norwegia
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Delapan Saksi Penyadapan Presiden Menunggu Perlindungan LPSK
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jubir Gerindra Tegaskan Dukungan Cawapres untuk Dasco Tak Ingin Mendahului Prabowo
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Cara Efektif Asah Kemampuan Otak Anak dengan Aktivitas Mudah
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jadwal MotoGP Portugal 2026 Diubah, Marc Marquez di Ambang Juara
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB






