Pemilik PT Sakti Mait Jaya Langit Divonis 8 Tahun Penjara Kasus Kredit LPEI
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara kepada Hendarto, pemilik PT Sakti Mait Jaya Langit dan PT Mega Alam Sejahtera.
Hendarto terbukti melakukan korupsi terkait fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah.
"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendarto oleh karena itu selama 8 tahun penjara," ucap ketua majelis hakim Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (22/6) malam.
Selain pidana penjara, hakim juga menjatuhkan denda Rp500 juta subsider 140 hari pidana penjara.
Hendarto juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp1,05 triliun dan US$49,8 juta subsider pidana kurungan 7 tahun.
Hakim menyatakan perbuatan Hendarto mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.059.350.000.000 dan US$49.875.000.
Pembayaran uang pengganti akan memperhitungkan barang bukti yang telah dirampas untuk negara serta uang yang telah disetor Hendarto sebesar Rp3,77 miliar.
Hendarto dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama dengan para mantan pejabat LPEI.
Para mantan pejabat tersebut adalah Kukuh Wirawan (Kepala Divisi Pembiayaan I), Ngalim Sawega (Direktur Eksekutif), Basuki Setyadjid (Direktur Pelaksana III), Arif Setiawan (Direktur Pelaksana IV), dan Omar Baginda Pane (Direktur Pelaksana V).
Mereka dituntut secara terpisah.
Perbuatan Hendarto melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 126 ayat 1 KUHP Nasional juncto Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Hal memberatkan dalam putusan adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan korupsi dan menimbulkan kerugian negara sangat besar.
Hakim mengungkapkan Hendarto menggunakan uang hasil korupsi untuk berjudi dan membeli barang-barang mewah.
Hal meringankan meliputi Hendarto belum pernah dihukum, bersikap kooperatif, dan sedang dalam kondisi sakit.
Hukuman ini sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK yang menuntut 8 tahun penjara.
Update Terbaru
Kasus Bupati Kupang, Menteri HAM Jadwalkan Temui Keluarga Korban
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Penyelamatan Badak Jawa, Pemerintah Siapkan Lokasi Konservasi Alternatif
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Marak Gangguan Siber Melanda, Jaringan Rahasia NSA Ikut Mengalami Penurunan Sistem
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Bahaya Nokturia: Saat Sering Kencing Malam Mengancam Kesehatan
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Optimalisasi Coretax Jadi Andalan DJP Genjot Sisa Pajak 2026
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Sidang banding diurus Polri usai dua jenderal ajukan perlawanan
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Piala Asia U-17 2027: 12 Negara Pastikan Tempat Termasuk Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
The Rules Episode 6 Sub Indo Bukan LK21 tapi di VIU: Transisi ke Shift Malam Bukan Sekadar Perubahan Jadwal Kerja
Rabu / 18-11-2026, 08:17 WIB
Profil Tiga Elite Gerindra yang Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Tujuan Program Pax Silica AS untuk Rantai Pasok Teknologi ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Langkah Mudah Memindahkan Nomor eSIM Saat Ganti Ponsel Pintar
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Teknologi Bezel Super Tipis Samsung Siap Lampaui Rencana Edisi iPhone
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Panduan slow travel di Labuan Bajo demi liburan akhir tahun berkualitas
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Cara Jalan Kaki untuk Mengecilkan Perut Buncit Secara Efektif
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB






