Rencana Kenaikan HET Minyakita Tetap Bergulir, Pemerintah Masih Cari Formulasi Harga
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa masalah ketersediaan barang di lapangan sering kali memaksa konsumen mengubah pola konsumsi mereka secara mendadak.
"Pada akhirnya masyarakat jadi terpaksa beralih ke premium karena minyakita langka dan harga tak jauh beda," tambahnya.
Skema DMO Kurang Seksi di Mata Pengusaha Sawit
Polemik Minyakita sejatinya bukan sekadar urusan label harga di rak pedagang.
Eliza membedah akar persoalan yang bermuara pada skema Domestic Market Obligation (DMO).
Kebijakan yang mewajibkan produsen memasok sebagian produksinya ke pasar dalam negeri ini dianggap kurang menggiurkan secara bisnis.
Bagi pelaku industri kelapa sawit skala besar, margin keuntungan dari pemenuhan kuota DMO sangat kecil jika disandingkan dengan keran keuntungan dari pasar ekspor global.
Hal ini memicu keengganan pengusaha untuk memprioritaskan pasokan domestik.
"Ini strategi perusahaan minyak sawit karena DMO minyak goreng ini marginnya tipis sekali dibandingkan ekspor, jadi ini disinsentif bagi mereka.
Karena prinsipnya swasta ya memaksimalkan profit.
Ekspor lebih menguntungkan jadinya untuk pemenuhan dalam negeri dinomor sekiankan," paparnya menyoroti motif ekonomi di balik kelangkaan Minyakita.
Struktur industri pengolahan Crude Palm Oil (CPO) nasional yang sangat didominasi oleh korporasi swasta menjadi tantangan tersendiri bagi ketahanan pangan.
Niat baik pemerintah untuk membanjiri pasar dengan minyak goreng murah kerap kali harus berbenturan keras dengan orientasi bisnis swasta yang secara lumrah selalu mengejar profitabilitas maksimal melalui jalur ekspor.
"Besarnya penguasaan swasta dalam pengolahan CPO dan pemerintah belum punya hilirisasi kelapa sawit yang memadai jadinya keinginan pemerintah menyediakan minyak murah bertabrakan dengan keinginan swasta yang memaksimalkan profit dengan mengekspor," tegas Peneliti CORE tersebut.
Sebagai langkah konkret dan solusi jangka panjang untuk menyeimbangkan hegemoni pasar, Eliza mendesak pemerintah untuk segera merevitalisasi dan memperkuat fungsi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor perkebunan.
PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dinilai harus didorong agar mampu tampil sebagai stabilisator dan penjamin ketersediaan minyak goreng bagi rakyat.
"Perlunya perkuat peranan BUMN pengolahan minyak kelapa sawit seperti mendukung target PTPN naikkan produksi minyak goreng menjadi 1,8 juta ton/tahun," pungkasnya.
Update Terbaru
Murka di Live TikTok, Daehoon Bongkar Klaim Perselingkuhan Jule yang Disebutnya Berulang
Rabu / 18-11-2026, 11:58 WIB
Emiten Hary Tanoe Digugat Kreditur Asing, Pengadilan Tetapkan PKPU 43 Hari
Rabu / 18-11-2026, 11:57 WIB
Syarat Translokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Menurut Pakar IPB
Rabu / 18-11-2026, 11:56 WIB
Rutinitas skincare malam Viva untuk elastisitas kulit lansia
Rabu / 18-11-2026, 11:56 WIB
Lesunya pasar lokal tekan kinerja manufaktur otomotif China tahun ini
Rabu / 18-11-2026, 11:56 WIB
Artis Senior Inisial A Disebut Hard Gumay Diserang Orang Dekat, Netizen Ramai Menebak Sosoknya
Rabu / 18-11-2026, 11:53 WIB
Forkopimda Solid Jadi Syarat Utama Jaga Stabilitas Daerah Kata Mendagri
Rabu / 18-11-2026, 11:49 WIB
Socialbread Hadirkan Tren Nostalgia Masa Putih Abu-Abu untuk Dewasa
Rabu / 18-11-2026, 11:49 WIB
Pencuri Satroni Warung Epy Kusnandar, Begini Reaksi Santai Karina Ranau
Rabu / 18-11-2026, 11:49 WIB
Mengetahui Keabsahan Lembaga Lewat Portal Cek NIK Koperasi Resmi
Rabu / 18-11-2026, 11:49 WIB
Profil Tutus Fatma Sri Agustini, Pemenang ke-15 Umrah Gratis dari Nusuk yang Identitas Medsosnya Masih Misterius
Rabu / 18-11-2026, 11:47 WIB
Spoiler kiDnap GAME Episode 7, Pilihan Sulit Lima Peserta dan Pengkhianatan yang Mengancam Kerja Sama
Rabu / 18-11-2026, 11:46 WIB
Tim Verifikasi Fokus Syarat Cawapres Cegah Kekosongan Kursi Wakil Presiden
Rabu / 18-11-2026, 11:42 WIB
Pembaruan Internal Picu Gangguan Massal pada Ekosistem Apple
Rabu / 18-11-2026, 11:42 WIB






