Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) meminta semua pihak tidak menyeret Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam kepentingan politik.

Seruan ini muncul di tengah proses pembenahan yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN).

in1

>>> Ikan Lele vs Kembung: Mana yang Lebih Unggul untuk Kesehatan?

Program unggulan pemerintah itu tengah menjadi sorotan publik setelah kasus dugaan korupsi tata kelola MBG diusut Kejaksaan Agung.

APPMBGI menyatakan dukungan penuh terhadap evaluasi dan moratorium yang dilakukan BGN.

Ketua Umum APPMBGI, Abdul Rivai Ras, menegaskan evaluasi harus berorientasi pada perbaikan tata kelola, bukan dijadikan alat kepentingan politik jangka pendek.

"Kami meminta kepada semua pihak agar selama masa transisi dan perbaikan ini, jangan ada yang mempolitisir isu MBG untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu," kata Rivai di Jakarta, Minggu (21/6/2026).

Menurut Rivai, pembenahan yang dilakukan BGN perlu dijaga agar tetap fokus pada penguatan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas program.

>>> Persib Bandung Cari Bek Baru Setelah Federico Barba Hengkang

Dengan demikian, manfaat MBG benar-benar dapat dirasakan masyarakat.

Dorong Komunikasi dengan Mitra

APPMBGI juga mendorong BGN memperkuat komunikasi dengan seluruh mitra dan pemangku kepentingan selama masa transisi.

Hal ini penting agar kebijakan yang diambil tidak merugikan pihak yang telah berinvestasi dan berkontribusi dalam pelaksanaan MBG.

Asosiasi berharap hasil evaluasi dan moratorium dapat melahirkan kebijakan yang lebih matang tanpa membebankan kerugian sepihak kepada mitra, investor, maupun pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

>>> Mobil NEV China Tawarkan Efisiensi Biaya Operasional di Tengah Kenaikan BBM

"Hanya melalui komunikasi yang baik dan terbuka, keputusan yang nantinya diambil dapat benar-benar presisi, adil, dan menguntungkan semua pihak," pungkas Rivai.