Asosiasi Mitra Makan Bergizi Gratis Seluruh Indonesia (AMMSI) menyatakan dukungan terhadap kebijakan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang yang menyesuaikan operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama libur sekolah tahun 2026.

Pimpinan AMMSI, Rizky Herdianto, Luqman Hakim, dan Aslikh Rina Ulyaddin, menilai Surat Edaran Kepala BGN Nomor 12/2026 tentang Penyesuaian Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada periode hari libur sudah tepat.

in1

>>> Prediksi Skor Tunisia vs Jepang Piala Dunia 2026: Laga Bersejarah ke-1000

Menurut Rizky, kebijakan ini merupakan langkah untuk memperkuat tata kelola program MBG sekaligus efisiensi anggaran negara.

Ia menjelaskan, penyesuaian operasional SPPG selama libur sekolah dapat memastikan pelaksanaan MBG berlangsung efektif, terukur, transparan, dan akuntabel.

"Ini juga sejalan dengan prinsip efisiensi belanja negara.

Apalagi ini libur sekolah, sehingga penggunaan fasilitas program tetap bisa sesuai peruntukan dan mencegah penyalahgunaan anggaran," tegas Rizky, Sabtu (20/6/2026).

AMMSI menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan MBG, terutama terkait dapur-dapur yang beroperasi di luar mekanisme resmi pemerintah.

"AMMSI menolak tegas bila dapur-dapur baru bermunculan tapi di luar mekanisme resmi. Apalagi dapur-dapur yang didaftarkan dari proses jual beli titik yang melanggar hukum.

Portal pendaftaran kan sudah lama ditutup, tapi tetap dipaksakan beroperasi sehingga terjadi surplus dapur. Ini membuat ada pemborosan keuangan negara," kata dia.

>>> Harry Maguire Jual Stiker Panini di New York usai Gagal Masuk Skuad Inggris Piala Dunia 2026

AMMSI menilai praktik semacam itu berpotensi menyimpangkan tata kelola dan mengganggu efektivitas program MBG.

Oleh karena itu, AMMSI mendorong BGN bersama aparat pengawas internal pemerintah serta lembaga lain untuk mengevaluasi dan menertibkan dapur-dapur di wilayah yang telah melebihi kebutuhan maupun kuota layanan.

Langkah penertiban ini penting agar program tetap berorientasi pada kebutuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak, bukan menjadi ladang keuntungan bagi kelompok tertentu.

AMMSI berkomitmen mengawal agar prinsip akuntabilitas tetap menjadi pilar utama dalam pelaksanaan program MBG.

Transparansi dalam setiap tahapan, mulai dari pendaftaran mitra hingga distribusi makanan, adalah kunci agar kepercayaan publik terhadap program strategis ini tidak luntur.

AMMSI mengingatkan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara harus dipertanggungjawabkan melalui hasil yang nyata di lapangan.

>>> Harga Daihatsu Rocky Bekas Manual Makin Menggoda, Lebih Murah dari LCGC Baru

"Efisiensi dana harus dilakukan seiring pengawasan yang kuat. Tak boleh ada ruang untuk praktik ilegal, termasuk keberadaan dapur-dapur di luar mekanisme resmi," tegasnya.