Menkomdigi Minta Platform Digital Utamakan Perlindungan Anak
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa anak-anak Indonesia tidak boleh terus menjadi objek eksperimen platform digital yang mengejar perhatian dan keuntungan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap tumbuh kembang generasi muda.
Menurut Meutya, perkembangan teknologi telah mengubah cara anak tumbuh dan belajar.
Jika sebelumnya anak mengenal ruang kelas sebelum teknologi, kini banyak anak justru berinteraksi dengan layar sejak usia sangat dini.
"Teknologi membuka peluang besar untuk belajar dan berkreasi.
Namun kita juga menghadapi ancaman nyata berupa paparan konten berbahaya, eksploitasi digital, perundungan siber, hingga kecanduan platform," kata Meutya dalam acara The 8th International Conference on Early Childhood Education 2026 di Bekasi, Sabtu.
Ia menekankan bahwa perlindungan anak di ruang digital bukan lagi sekadar persoalan teknis, melainkan bagian dari pembangunan manusia yang menentukan kualitas generasi masa depan.
Langkah Konkret Pemerintah
Sebagai langkah konkret, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).
Kebijakan ini dibangun dengan prinsip "Tunggu, Anak Siap", yakni memastikan akses digital diberikan secara bertahap sesuai usia, tingkat kematangan, dan risiko yang dihadapi anak.
"Anak tidak dilarang mengenal teknologi, tetapi mereka berhak mendapatkan ruang digital yang aman dan sesuai tahap perkembangannya," kata Meutya.
Ia menegaskan bahwa tanggung jawab perlindungan anak tidak boleh hanya dibebankan kepada orang tua dan sekolah.
Platform digital juga harus ikut bertanggung jawab menciptakan lingkungan yang aman bagi pengguna anak.
"Selama ini anak yang dipaksa menyesuaikan diri dengan teknologi. Padahal seharusnya teknologi yang dirancang untuk melindungi anak," tegasnya.
Meutya menambahkan, tantangan perlindungan anak semakin kompleks karena platform digital beroperasi lintas negara.
Karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, industri teknologi, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil untuk menghadirkan solusi yang efektif.
Menurutnya, keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukur dari seberapa cepat teknologi berkembang, tetapi juga dari seberapa baik negara mampu melindungi generasi yang akan hidup bersama teknologi tersebut di masa depan.
Update Terbaru
Aturan PTKP Dinilai Tak Relevan, Pemerintah Diminta Kaji Ulang
Rabu / 18-11-2026, 02:35 WIB
Ratusan Atlet Ikuti Ajang Berkuda Jabar Classic 2026 di Cibubur
Rabu / 18-11-2026, 02:35 WIB
Polda Sumsel Jalankan Green Policing untuk Pemulihan Lingkungan
Rabu / 18-11-2026, 02:35 WIB
MPR Tetapkan 9 Desember 2026 untuk Pemilihan Wapres Baru
Rabu / 18-11-2026, 02:35 WIB
Bintang Muda JJ Gabriel Putuskan Pisah dengan MU Demi Madrid
Rabu / 18-11-2026, 02:28 WIB
Pilihan Bedak Padat SPF 30 untuk Praktis Reapply Sunscreen di Luar Ruangan
Rabu / 18-11-2026, 02:28 WIB
Agenda November Extraordinary PIK 2026 Hadirkan Wisata Air dan Jazz
Rabu / 18-11-2026, 02:28 WIB
Aturan Cek SLIK OJK Pinjol dalam Proses Rekrutmen Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 02:28 WIB
Kompleksitas RPG Exodus Buat Aktor Utama Alami Tantangan Sulit
Rabu / 18-11-2026, 02:21 WIB
Cara Bermain GTA 6 Lebih Awal Menggunakan Trik Selandia Baru
Rabu / 18-11-2026, 02:21 WIB
Super Smash Bros Melee Layak Diremake Usai Kesuksesan Zelda
Rabu / 18-11-2026, 02:21 WIB
Sutradara Ungkap Alur Cerita Final Fantasy 7 Revelation Tak Dipengaruhi Reaksi Penggemar
Rabu / 18-11-2026, 02:14 WIB
Gugatan Senilai $2,6 Miliar Terhadap Sony Ditolak Pengadilan London
Rabu / 18-11-2026, 02:14 WIB
Jensen Huang Menyatakan Siap Kembali Menjabat sebagai CEO Nvidia
Rabu / 18-11-2026, 02:14 WIB






