Pemerintah Bentuk Tim Pengadaan Batu Bara untuk Atasi Krisis Pasokan PLN

"Sementara [batu bara] medium itu makin hari makin sedikit dan harganya juga murah. Kita bikin patok karena DMO US$70.

>>> Pemerintah Targetkan Renovasi Stasiun Gambir Rampung 2028

Nah, sementara SR-nya sudah ada angka 10—12. Jadi harga jual ke PLN itu untuk perusahaannya sudah tidak ada [untungnya].

Itulah yang menjadi problem kepada mereka [penambang]," kata Bahlil Lahadalia.

Sebagai langkah cepat, Kementerian ESDM memberikan fleksibilitas aturan agar pasokan ke PLN tidak tersendat.

"Nah ini saya sudah minta untuk kita kelistrikan untuk diprioritaskan, di fleksibilitaskan," ujar Bahlil Lahadalia.

Tim pengadaan bentukan baru ini akan diisi oleh perwakilan PLN, Inspektur Jenderal, Direktorat Jenderal Minerba ESDM, serta BPKP.

Tujuannya untuk memperketat pengawasan energi primer.

"Semalam sudah rapat diarahkan langsung oleh Bapak Presiden bahwa dalam rangka pengawasan energi primer, agar tidak begini terus maka kita membentuk tim pengadaan [batu bara kalori sedang].

Ada PLN, Irjen, Dirjen Minerba, dan BPKP. Supaya tidak ada dusta di antara kita," ujar Bahlil Lahadalia.

Total kebutuhan tahunan batu bara PLN mencapai 154 juta metrik ton.

Realisasi kontrak baru menyentuh angka 134 juta ton dari total penugasan konfirmasi DMO yang berkisar 150 hingga 160 juta ton.

"Dari 190 juta ton yang sudah dilakukan konfirmasi kurang lebih sekitar 150—160 juta ton, dan sudah dilakukan kontrak sebesar 134 juta ton.

>>> Enam Platform AI Sepakat: Prancis Kandidat Terkuat Juara Piala Dunia 2026

Artinya, dari total kebutuhan PLN 154 juta, tinggal kurang 20 [juta metrik ton] yang belum dikontrakkan," kata Bahlil Lahadalia.