Aturan Pelaporan RUPS Dikhawatirkan Tambah Beban Administratif Perusahaan
Kewajiban penyampaian akta notaris hasil RUPS Tahunan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) kini berlaku untuk seluruh Perseroan Terbatas (PT), termasuk perusahaan tertutup.
Regulasi ini mewajibkan pelaporan dokumen internal perusahaan seperti laporan keuangan, susunan direksi dan komisaris, serta laporan kegiatan usaha.
Kebijakan yang menyamakan kewajiban perusahaan terbuka dan tertutup ini memicu pertanyaan dari pelaku usaha dan akademisi mengenai proporsionalitas aturan dan kesiapan infrastruktur.
Kekhawatiran Apindo
Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menegaskan penguatan tata kelola badan hukum dapat dipahami, tetapi implementasinya harus menjaga efisiensi dunia usaha.
"Implementasinya jangan sampai menambah beban kepatuhan secara berlebihan," ujar Shinta, Kamis (18/6/2026).
Ia menyoroti tiga isu utama yang belum dijelaskan pemerintah: kepastian kerahasiaan data sensitif, jaminan keamanan sistem SABH, dan pembatasan akses informasi.
Tanpa kejelasan itu, pelaporan berisiko menjadi beban administratif baru tanpa manfaat sepadan.
Shinta juga mendorong integrasi SABH dengan sistem pelaporan lain untuk menghindari duplikasi dan biaya kepatuhan tambahan.
Apindo meminta kebijakan diterapkan secara proporsional sesuai skala usaha, terutama bagi UMKM yang membutuhkan mekanisme lebih sederhana dan masa transisi lebih panjang.
Untuk merespons kebijakan ini, Apindo akan membentuk Task Force Debottlenecking guna mengidentifikasi hambatan regulasi dan menyusun rekomendasi kepada pemerintah.
Pandangan Akademisi
Akademisi Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai persoalan utama aturan ini bukan teknis, melainkan tanggung jawab negara atas risiko kebocoran data.
"Kalau sampai bocor, siapa yang bertanggung jawab?" ujarnya.
Ia mempertanyakan kesetaraan aturan antara perusahaan terbuka dan tertutup yang memiliki karakter hukum berbeda.
Menurutnya, kewajiban pelaporan yang terlalu seragam justru menyulitkan perusahaan tertutup.
Trubus juga menilai masa transisi sekitar enam bulan terlalu singkat, terutama karena sosialisasi kebijakan belum optimal.
Ia mendorong pemerintah melakukan kajian ulang sebelum implementasi penuh.
Langkah Selanjutnya
Menjelang tenggat pelaporan 30 Juni 2026, Apindo berencana meminta penjelasan langsung dari Kementerian Hukum terkait ruang lingkup kewajiban, mekanisme teknis, dan aspek keamanan data.
Dunia usaha menegaskan perlunya kejelasan aturan agar penguatan tata kelola tidak berubah menjadi tambahan beban biaya dan ketidakpastian.
Update Terbaru
Fasilitas LNG Woodfibre di Kanada Terima Suntikan Dana US$ 140 Juta
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Kesenjangan ruang kelas ungkap PR besar mutu pendidikan
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Pelemahan Harga Emas Antam Hari Ini Beserta Daftar Ukurannya
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Rencana Pertemuan Puncak Putin, Xi, dan Trump di Sela KTT APEC
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Harga dan Spesifikasi Infinix Smart 20 vs Smart 20e, Pilih RAM 6GB atau Baterai Lebih Besar?
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
Anne Hathaway Dikaruniai Anak Ketiga Bersama Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
HYBE Jalin Kerja Sama Strategis dengan Creative Artists Agency untuk Perluas Jangkauan Global
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
ENHYPEN Rilis Single Baru I Want You Bawa Sisi Romantis Berbeda
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
P1Harmony Raih Posisi 4 di Billboard 200 Lewat Album BLOW UP
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Kadin dan Apindo Beri Syarat Terkait Kebijakan Dana Cadangan Pesangon
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Dino Patti Djalal Bahas Isu Global hingga Kebijakan Trump di CNN
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Borneo FC vs Manila Digger: Jam Tayang dan Info Siaran Langsung
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Bali Masuk Daftar Hitam Fodor's Travel Akibat Overtourism 2027
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Skin Barrier Rusak Bisa Dipulihkan Pakai 5 Bahan Skincare Ini
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB






