KKP Gratiskan Pengurusan Sertifikat Mutu Hasil Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggratiskan biaya pengurusan sertifikat mutu hasil perikanan. Kebijakan ini bertujuan memperkuat penjaminan kualitas komoditas perikanan untuk pasar domestik maupun ekspor.
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP), Ishartini, menegaskan bahwa pungutan dalam bentuk apa pun selama proses sertifikasi bukan bagian dari tindakan resmi lembaga.
"Bagi para pelaku usaha saya sampaikan bahwa untuk mengurus sertifikasi mutu perikanan tidak dipungut biaya apapun alias gratis mulai dari pengajuan/pendaftaran, proses audit atau inspeksi oleh para Inspektur Mutu sampai mendapatkan sertifikat mutu," ujar Ishartini dalam keterangannya, Jumat (19/6/2026).
Ishartini menyebutkan terdapat 9 jenis layanan sertifikasi mutu perikanan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha tanpa biaya.
Program ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif sekaligus mempermudah pengembangan sektor perikanan dari hulu ke hilir.
Sembilan Jenis Sertifikasi dan Syarat Pengajuan
Sembilan jenis sertifikasi yang disediakan meliputi SKP, HACCP, CBIB (Cara Budidaya Ikan Yang Baik), serta CPIB benih (Cara Perbenihan Ikan Yang Baik).
Selain itu, tersedia juga CPPIB (Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik), CPOIB (Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik), CDOIB (Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik), SPDI (Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan), dan CPIB kapal (Cara Penanganan Ikan Yang Baik di atas Kapal).
Pelaku usaha wajib melengkapi sejumlah persyaratan dasar sebelum mengajukan permohonan ke Badan Mutu.
Syarat tersebut mencakup izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF), serta Sertifikat standar.
Sistem OSS akan menolak permohonan secara otomatis jika dokumen dasar ini belum terpenuhi. Seluruh layanan sertifikasi telah memiliki standar waktu pelayanan yang jelas atau Service Level Agreement (SLA).
Misalnya, untuk layanan Sertifikat Kelayakan Pengolahan akan diterbitkan 7 hari setelah dokumen diunggah lengkap, sedangkan HACCP dan sertifikasi lainnya selama 10 hari.
Untuk keterangan lebih detail, pelaku usaha dapat menghubungi akun media sosial resmi Badan Mutu atau email set. bppmhkp@kkp.
go. id.
Update Terbaru
Bentley Rilis Continental GT Olympia Collection Edisi Terbatas
Rabu / 18-11-2026, 03:00 WIB
Rapor Merah Pochettino Hadapi Liverpool Bikin Skuad Manchester United Cemas
Rabu / 18-11-2026, 03:00 WIB
Menikmati Keindahan Berbagai Destinasi Wisata Bantul Selain Pantai
Rabu / 18-11-2026, 02:56 WIB
Persija Main Tanpa Suporter, Shin Tae Yong Minta Evaluasi
Rabu / 18-11-2026, 02:56 WIB
Pengakuan Silmy Karim di Pengadilan Terkait Pungutan Liar Izin Tinggal WNA
Rabu / 18-11-2026, 02:56 WIB
Optimisme Hakim Danish Sambut Balapan Moto3 Portugal Pekan Ini
Rabu / 18-11-2026, 02:56 WIB
Robert Pattinson Menjadi Pilihan Sempurna untuk Era Baru 007
Rabu / 18-11-2026, 02:49 WIB
Trailer Perdana 3 Body Problem Season 2 Ungkap Konflik Kosmik Epik
Rabu / 18-11-2026, 02:49 WIB
Aktor RPG Exodus Rasakan Beban Warisan Pengembang Eks BioWare
Rabu / 18-11-2026, 02:49 WIB
Fadia Tiwi Menang Dua Gim di Babak Pertama Hong Kong Open 2026
Rabu / 18-11-2026, 02:49 WIB
Rejuran Healer dan Rejuran i: Ketahui Perbedaan Sasaran Kulit Wajah
Rabu / 18-11-2026, 02:42 WIB
Brawijaya Hospital Perkuat Layanan Kesehatan Lewat Ekspansi Jaringan
Rabu / 18-11-2026, 02:42 WIB
Plastics & Rubber Indonesia 2026 Perkuat Rantai Pasok Manufaktur
Rabu / 18-11-2026, 02:42 WIB
Penyebab Penurunan Performa Vinicius Jr di Real Madrid Musim Ini
Rabu / 18-11-2026, 02:42 WIB






