Chief Executive Officer Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, meminta bank-bank Himbara untuk tetap menjaga penyaluran kredit kepada masyarakat dan sektor UMKM.

Hal ini menyusul kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia pada Kamis (18/6/2026) malam.

in1

>>> POCO C81 Pro Resmi Meluncur di Indonesia, Baterai 6000 mAh Jadi Andalan

Permintaan tersebut disampaikan setelah pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI. Rosan menekankan pentingnya peningkatan produktivitas serta efisiensi operasional perbankan di tengah perubahan kebijakan moneter.

"Walaupun ada kenaikan suku bunga, tetapi lending-nya ke masyarakat, kepada dunia usaha, terutama UMKM, itu tetap bisa terjaga di level yang baik, di level yang sama," kata Rosan.

Tren penyaluran kredit sepanjang 2025 hingga 2026 tercatat positif dengan kenaikan rata-rata sekitar 15 persen.

Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan perbankan pelat merah juga dilaporkan berada pada tingkat aman.

"Likuiditas juga, dana pihak ketiga terjaga naik double-digit, dan yang paling penting NPL bank Mandiri hanya 0,9 persen.

Average NPL bank Himbara antara 0,9 persen sampai 1,8 persen. Hal-hal itu yang mesti diperbaiki dan ditingkatkan efisiensinya," ujar Rosan.

>>> Portugal Gagal Menang Lawan Kongo, Cristiano Ronaldo Minta Tim Tetap Fokus

Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, menyatakan kesiapan penuh dalam mengawal kebijakan ekonomi. "Kami dari sisi Danantara ikut saja apa yang sudah dilakukan policymaker.

Kami pasti support, mereka sudah memperhitungkan. Buat kami Danantara sebagai pelaku akan lakukan yang terbaik," ujarnya.

Pengetatan moneter ini berasal dari kebijakan bank sentral yang menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen.

Suku bunga Deposit Facility ditetapkan menjadi 4,75 persen dan Lending Facility naik menjadi 6,50 persen.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menjelaskan kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global.

>>> BGN Alihkan Distribusi Makan Bergizi Gratis dari 76 Sekolah di Jawa

Langkah ini juga bersifat pre-emptive untuk menjaga inflasi pada 2026 dan 2027 tetap dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen.