GAPKI Minta Kesiapan PT Danantara Sumberdaya Investama Dipastikan Sebelum Ekspor Sawit
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meminta pemerintah untuk memastikan kesiapan PT Danantara Sumberdaya Investama (DSI) sebelum badan tersebut terlibat lebih jauh dalam ekspor kelapa sawit nasional.
Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyatakan bahwa pelaku usaha tidak mempermasalahkan pembentukan PT DSI. Namun, mereka masih meragukan kapasitas perusahaan dalam mempertahankan ritme layanan yang sudah ada.
>>> Astra Motor Yogyakarta Edukasi Bikers Cara Aman Modifikasi Kelistrikan Honda Vario 125
Menurut Eddy, efisiensi waktu menjadi faktor krusial dalam perdagangan minyak sawit global. Hal ini berkaitan erat dengan pemenuhan kontrak dan kebutuhan pembeli internasional.
"Kecepatan memutuskan, kecepatan misalnya ada pesanan seperti apa kan gitu," ujar Eddy kepada Suara. com, Kamis (18/6/2026).
Ia menambahkan bahwa perubahan mekanisme ekspor tidak boleh menimbulkan perlambatan proses bisnis. Hambatan birokrasi berpotensi memicu ketidaknyamanan bagi mitra dagang luar negeri yang terbiasa dengan sistem transaksi cepat.
GAPKI menyarankan agar masa transisi saat ini dioptimalkan untuk menguji keandalan sistem, kompetensi sumber daya manusia, serta alur bisnis PT DSI secara menyeluruh sebelum regulasi diterapkan sepenuhnya.
Pemerintah juga diminta mencermati dampak kebijakan terhadap rantai pasok industri sawit secara detail.
>>> OJK Terbitkan Enam Kebijakan Baru untuk Perkuat Sektor PVML
Sektor ini memiliki karakteristik produksi yang tidak dapat dihentikan mendadak karena keterbatasan masa simpan buah sawit.
"Jangan sampai nanti justru yang dirugikan semua, bukan hanya ini, negara dirugikan, masyarakat juga dirugikan, petani. Semua lah kalau macet semuanya kan dirugikan," kata Eddy.
Meski memberikan catatan kritis, GAPKI menegaskan dukungan terhadap upaya pemerintah meningkatkan transparansi ekspor. Proses tersebut harus dijalankan secara hati-hati dan melibatkan pelaku usaha secara aktif.
"Mudah-mudahan tidak terjadi. Karena mereka mau kerja sama.
>>> BI Pangkas Batas Pembelian Valas Tunai Tanpa Underlying Jadi US$10.000 per Bulan
Saya rasa kalau mereka mau kerja sama tidak ada masalah," pungkas Eddy.
Update Terbaru
IHSG Diprediksi Menguat, Sentimen Positif dari Wall Street dan Status Emerging Market
Jumat / 19-06-2026, 09:42 WIB
MSCI Pertahankan Indonesia di Emerging Market, Peluang Aliran Dana Asing Terbuka
Jumat / 19-06-2026, 09:42 WIB
AI Pangkas Waktu Pengembangan Aplikasi Jadi Tiga Bulan
Jumat / 19-06-2026, 09:41 WIB
Donald Trump Serukan Perdamaian di Timur Tengah untuk Jaga Stabilitas Regional
Jumat / 19-06-2026, 09:41 WIB
Film Indonesia Bersinar di Festival Film Internasional Shanghai
Jumat / 19-06-2026, 09:41 WIB
Jonathan David Cetak Hat-trick, Kanada Hancurkan Qatar 6-0
Jumat / 19-06-2026, 09:41 WIB
Rupiah Tertekan ke Rp17.841,5 per Dolar AS pada 19 Juni 2026
Jumat / 19-06-2026, 09:40 WIB
Google Resmi Rilis Android 17, Perangkat Pixel Terima Pembaruan Pertama
Jumat / 19-06-2026, 09:40 WIB
Garena Rilis Kode Redeem FF 19 Juni 2026, Dapatkan Item Eksklusif Gratis
Jumat / 19-06-2026, 09:40 WIB
Gelandang Kanada Ismael Kone Jalani Operasi Kaki Kiri
Jumat / 19-06-2026, 09:40 WIB
EA Sports Rilis Kode Redeem FC Mobile 19 Juni 2026, Ada Gems dan Pemain OVR Tinggi
Jumat / 19-06-2026, 09:40 WIB
Cara Cek Bansos PKH Online Pakai NIK KTP, Mudah dan Cepat
Jumat / 19-06-2026, 09:39 WIB
Harga Emas Dunia Ambles ke US$ 4.176 per Ons Troi pada 19 Juni 2026
Jumat / 19-06-2026, 09:37 WIB
Cara Cek Status Penerima BPNT 2026 Secara Online Lewat HP
Jumat / 19-06-2026, 09:37 WIB






