Kebijakan RUPS Elektronik Dikhawatirkan Bebani Pelaku Usaha
Apindo akan membentuk Task Force Debottlenecking untuk mengidentifikasi hambatan regulasi, memetakan prioritas, dan menyusun rekomendasi kebijakan kepada pemerintah.
Menjelang batas implementasi 30 Juni 2026, Apindo berencana mengundang Kementerian Hukum untuk sosialisasi langsung kepada pelaku usaha mengenai ruang lingkup kewajiban, tata cara penyampaian dokumen, jaminan keamanan data, dan konsekuensi administratif.
Pelaku usaha menegaskan tidak menolak Permenkum Nomor 49 Tahun 2025. Namun, mereka menilai berbagai aspek implementasi yang belum pasti berpotensi menimbulkan persoalan baru jika diterapkan tanpa penyempurnaan.
Akademisi Soroti Risiko Kebocoran Data
Akademisi Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai persoalan utama bukan hanya aspek teknis, melainkan kesiapan negara mengelola risiko kebocoran data perusahaan.
"Jadi ada tanggung jawab negara, notaris. Bagaimana kalau terjadi kebocoran data, itu masalahnya," sebut Trubus.
Ia mempertanyakan belum adanya kejelasan mekanisme pertanggungjawaban jika data bocor, termasuk bentuk kompensasi bagi perusahaan terdampak.
"Ini berkaitan dengan manajemen risiko. Bagaimana risiko itu bisa diminimalkan atau bahkan dinolkan.
Tapi kenyataannya kita belum sampai ke situ," tutur Trubus.
Ia juga menilai penyamarataan kewajiban antara perusahaan terbuka dan tertutup tidak mempertimbangkan karakter hukum kedua jenis badan usaha.
Perusahaan terbuka memang wajib keterbukaan informasi karena sahamnya diperdagangkan publik, sedangkan perusahaan tertutup tidak.
"Saya melihatnya jadi malah rumit juga. Ujung-ujungnya perusahaan tertutup seperti dipaksa untuk melaporkan itu semua," singgung Trubus.
Ia juga menilai masa transisi sekitar enam bulan sejak regulasi diterbitkan terlalu singkat. Pemerintah perlu memperkuat sosialisasi, komunikasi, dan edukasi kepada pelaku usaha sebelum kebijakan efektif.
"Jadi ada informasi publik yang utuh, ada komunikasi publik yang utuh juga, dan akhirnya edukasi publiknya. Sehingga nanti tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru.
Mungkin perlu dikaji ulang dulu," katanya.
Update Terbaru
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Pixel foldable gaming mode hilang misterius setelah sempat dirilis
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Drama Sejarah Sword & Silence Soroti Perjuangan Negara Kecil di Antara Adidaya
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
JLR Siap Hadirkan Mobil Baru Defender Sport Versi Listrik Tahun Depan
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Drama 5 Gol di Copenhagen, Norwegia Amankan Tiket Perempat Final
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Norwegia Amankan Tiket Terakhir, Ini Daftar 8 Tim Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Alasan warga Arab di Israel banyak berkarier sebagai tenaga medis
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Serpihan Pesawat Pan Am 812 Tersebar di Hutan Buleleng
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Organisme Purba Raksasa Berusia 400 Juta Tahun Ini Bukan Pohon Maupun Jamur
Rabu / 18-11-2026, 05:57 WIB
Norwegia Taklukkan Denmark 3-2 untuk Amankan Tiket Perempatfinal UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 05:56 WIB






